Demokrasi
Oleh
Ayudianningtias.SH.MH
Universitas
Islam Lamongan
1.
Pendahuluan
Demokrasi adalah
bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan
olehpemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik
negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara
yang saling lepas (independen) dan berada
dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga
jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah
lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan
legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat
oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai
aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang
memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum danperaturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau
hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh
melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti
oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga
yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan,
tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Demokrasi
menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya
berdasarkan konsep dan prinsip trias politica)
dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacamtrias politica ini menjadi sangat penting untuk
diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah
(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat
yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali
menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang
lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri
anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan
aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap
lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus
ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara
dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi
kekuasaan lembaga negara tersebut.
2.
Pembahasan
a.
KONSEP DEMOKRASI
Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya
dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum
demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan
waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan
sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan
sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep
demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal
ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator
perkembangan politik suatu negara.
Secara terminologis, banyak definisi
demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli dengan sudut pandang
berbeda. Berikut ini adalah definisi-definisi dimaksud.
1. Harris Soche :
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena
itu kekuasaan pemerin-tahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan
merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan
melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang
diserahi untuk memerintah.
2. Henry B. Mayo :
Sistem politik demokratis adalah sistem yang
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil
yang diawasi secaraefektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang
didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana
terjaminnya kebebasan politik.
3. C.F. Strong :
Suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota
dewasa dari masya-rakat politik ikutserta atas dasar sistem perwakilan
yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan
tindakan-tindakannya kepada mayori-tas itu.
4. Samuel P. Huntington :
Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat
keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan
umum yang jujur, adil, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas
bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak
memberikan suara.
5. International Commission for Jurist :
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak
untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga melalui
wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka
melalui suatu proses pemilihan yang bebas.
6. Abraham Lincon (AS, 1863) :
Demokrasi
adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people,by the people,and
for the people).
Sementara itu secara
substantif, prinsip utama dalam demokrasi menurut Maswadi Rauf (1997)
ada dua, yaitu :
1. Kebebasan/persamaan (freedom/equality).
2. Kedaulatan rakyat (people’s sovereignity).
Kebebasan dan
persamaan adalah pondasi demokrasi, dan sarana penting untuk mencapai kemajuan
dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari
penguasa. Demokrasi karenanya merupakan pelembagaan dari kebebasan.
Sementara itu kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan kebijakan yang dibuat
atas kehendak rakyat untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan
mencapai dua hal, yaitu pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan
kekuasaan, dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.
Perwujudan lain konsep kedaulatan rakyat adalah pengawasan oleh rakyat.
b.
NILAI DEMOKRASI
Demokrasi Membutuhkan :
a.
Kesadaran akan pluralisme
b.
Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat ( berdasarkan prinsip musyawarah
mufakat )
c.
Kerjasama antar warga dan sikap serta itikad
baik
d.
Sikap kedewasaan
e.
Pertimbangan moral (cara harus sejalan
dengan tujuan)
c.
FUNGSI
DEMOKRASI
Adapun
fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut ;
1.
Menjamin adanya
keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, misalkan:
a.
Ikut menyukseskan Pemilu
b.
Ikut menyukseskan
pembangunan
c.
Ikut duduk dalam
badan perwakilan/permusyawaratan.
2.
Menjamin tetap
tegaknya negara RI
3.
Menjamin tetap
tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
4.
Menjamin tetap
tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
5.
Menjamin adanya
hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
6.
Menjamin adanya
pemerintahan yang bertanggung jawab.
d.
CIRI-CIRI DEMOKRASI
Ciri negara
demokrasi adalah adanya kebebasan bagi warganya untuk mengurusi diri
sendiri. Salah satu wujudnya adalah adanya otonomi daerah. Dengan
otonomi ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk
mengurus diri sendiri. Pemerintah daerah diberi keleluasan untuk mengelola
wilayah sesuai aspirasi rakyat di daerah bersangkutan. Keleluasaan itu meliputi
hampir semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan. Yang tidak
termasuk wewenang daerah antara lain sosial politik, luar negeri, pertahanan,
keamanan, mata uang, peradilan dan agama.
Ciri Negara Demokrasi
1.
Legitimasi pemerintah
2.
Pengaturan organisasi
secara teratur dalam negara paling tidak terdapat 2 partai politik.
3.
Setiap warga negara
sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu
4.
Setiap warga negara
dalam pemilu dijamin kerahasiannya
5.
Masyarakat dijamin
kebebasannya
6.
Memiliki pers yang
bebas
Salah satu ciri-ciri
negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab. Di
negara demokrasi, partisipasi rakyat mendapat tempat yang terhormat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, negara demokrasi menjamin
kemerdekaan menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan.
e.
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
Prinsip
pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :
1.
Perlindungan terhadap hak asasi manusia
2.
Pengambilan keputusan
atas dasar musyawarah
3.
Peradilan yang
merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh ;Presiden, BPK, DPR atau
lainnya
4.
adanya partai
politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat
5.
Pelaksanaan Pemilihan
Umum
6.
Kedaulatan adalah
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2
UUD 1945)
7.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8.
Pelaksanaan kebebasan
yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri,
masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9.
Menjunjung tinggi
tujuan dan cita-cita nasional
10.
Pemerintahan
berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a.
Indonesia ialah
negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtstaat)
b.
pemerintah berdasar
atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan tidak terbatas)
c.
kekuasaan yang
tertinggi berada di tangan rakyat.
f.
JENIS-JENIS DEMOKRASI
a. Apabila dilihat dari cara
penyaluran aspirasi rakyat;
1.
Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung
adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga
negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara
atau undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi langsung adalah demokrasi yang
bersih karena rakyat diberikan hak mutlak untuk memberikan aspirasinya.
2.
Demokrasi Tidak
Langsung
Demokrasi tidak
langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan.
b. dilihat dari
dasar yang dijadikan prioritas atau titik perhatian;
1. Demokrasi Material
2. Demokrasi Formal
3. Demokrasi Campuran
c. dilihat dari prinsip ideologi;
1.
Demokrasi Rakyat
Demokrasi
rakyat(proletar) adalah sistem demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial dalam
kehidupan. Tidak ada pengakuan hak milik pribadi tanpa ada paksaan atau
penindasan tetapi untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut
dilakukan dengan cara kekerasan atau paksa atau dengan kata lain negara adalah
alat untuk mencapai cita-cita kepentingan kolektif. Demokrasi rakyat
merupakan demokrasi yang berdasarkan paham marxisme atau komunisme.
2.
Demokrasi
Konstitusional
Demokrasi
konstitusional adalah demokrasi yang dilandaskan kebebasan setiap orang atau
manusia sebagai makhluk sosial. Hobbe, Lockdan Rousseaue mengemukakan
pemikirannya tentang negara demokrasi bahwa negara terbentuk disebabkan oleh
benturan kepentingan hidup orang yang hidup bermasyarakat. Ini mengakibatkan
terjadinya penindasan diantara mereka. Oleh sebab itu kumpulan orang tersebut
membentuk komunitas yang dinamakan negara atas dasar kepentingan bersama. Akan
tetapi fakta yang terjadi kemudian adalah munculnya kekuasaan berlebih atau otoriterianisme.
Hal inilah yang
menjadi pemicu pemikiran baru yakni demokrasi liberal. Setiap individu dapat
berpartisipasi melalui wakil yang dipilih melalui pemilihan sesuai ketentuan.
Masyarakat harus dijaminan dalam hal kebebasan individual(politik, sosial,
ekonomi, dan keagamaan).
d. dilihat dari kewenangan dan hubungan antara alat
kelengkapan negara;
1.
Demokrasi Sistem
Parlementer
Indonesia pernah
menerapkan demokrasi parlementer yaitu pada tahun 1945-1959. Dalam sistem
demokrasi parlementer, Indonesia memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan
sendiri. Selama periode ini konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS dan
UUDS 1950. BAnyak kelebihan yang dirasakan ketika Indonesia menerapkan sistem
demokrasi parlementer antara lain:
I.
Parlemen menjalankan
peran yang sangat baik
II.
Akuntabilitas
pemengang jabatan tinggi
III.
Partai plitik diberi
kebebasan dan peluang untuk berkembang
IV.
Hak dasar setiap
individu tidak dikurangi
V.
Pemilihan umum
dilaksanakan benar2 dengan prinsip demokrasi (Pemilu 1955)
VI.
Daerah diberikan
otonomi dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan asas desentralisasi
Meskipun banyak
sekali kelebihan yang dirasakan, demokrasi parlementer dianggap gagal karena
beberapa alasan yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:
a)
Usulan
Presiden(Konsepsi Presiden) tentang Pemerintahan yang berasaskan gotong-royong(
berbau komunisme)
b)
Dewan Konstituante
yang bertugas menyusun Undang-undang(konstitusi) mengalami kegagalan dalam
merumuskan ideologi nasional.
c)
Dominan sekali
politik aliran yang memicu konflik
d)
Kondisi ekonomi pasca
kemerdekaan masih belum kuat.
2.
Demokrasi Sistem
Presidensial
g.
DEMOKRASI DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Seperti yang kita
ketahui, konsep demokrasi sudah berkembang sejak 200 tahun yang lalu. Konsep
ini telah diperkenalkan oleh Plato dan Aristosteles dengan isyarat untuk penuh
hati-hati pada saat hendak menggunakan konsep demokrasi ini. Menurut mereka,
demokrasi itu memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Disatu sisi sangat baik,
namun disisi lain juga dapat menjadi sangat kejam.
Mungkin Indonesia
menjadi salah satu penganut sistem demokrasi yang telah merasakan secara
nyata apa yang di khawatirkan oleh Plato dan Aristosteles. Konsep
demokrasi sangat mendewakan kebebasan, sehingga pada akhirnya nanti tidak
mustahil dapat menimbulkan anarki. Oleh sebab itu, yang diperlukan disini
adalah bagaimana mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol konsep demokrasi
yang ada pada saat ini.
Dalam penerapannya,
konsep demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai
sebuah mekanisme dan cita-cita untuk mewujudkan suatu kehidupan berkelompok
yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut kerakyatan.
Dapat disimpulkan
juga bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan dinegara
Indonesia itu berdasarkan pada tiga hal, yaitu :
a) Nilai-nilai filsafah pancasila atau pemerintahan dari,
oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila pancasila.
b) Transformasi nilai-nilai pancasila pada bentuk dan
sistem pemerintahan.
c) Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap
nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
3.
Kesimpulan
Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi
pemerintahan, yang keduanya bisa dipakai di negara manapun, dengan cara masing
masing di indonesia sendiri demokrasi pancasila sudah mendarah daging disetiap
warga nya, karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem
demokrasi/ pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di indonesia
karena adat dan budaya negara indonesia bertolak belakang dengan negara barat,
NKRI harga mati, demokrasi pancasila harus dibudayakan kepada anak cucu kita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar