Senin, 24 Maret 2014

IDENTITAS NASIONAL


IDENTITAS NASIONAL
OLEH
AYU DIAN NINGTIAS, S.H.M.H.[1]
I.          PENDAHULUAN
Pada hakikatnya manusia hidup tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Pada akhirnya manusia hidup secara berkelompok-kelompok. Manusia dalam bersekutu atau berkelompok akan membentuk suatu organisasi yang berusaha mengatur dan mengarahkan tercapainya tujuan hidup yang besar. Dimulai dari lingkungan terkecil sampai pada lingkungan terbesar. Pada mulanya manusia hidup dalam kelompok keluarga. Selanjutnya mereka membentuk kelompok lebih besar lagi sperti suku, masyarakat dan bangsa. Kemudian manusia hidup bernegara. Mereka membentuk negara sebagai persekutuan hidupnya.
Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh kelompok manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang sama. Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda.
Apabila negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia maka bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia itu sendiri.
II.            PEMBAHASAN
1.    Pengertian Identitas
Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata “identitas” dan “nasional”.
a.    Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain.
b.    Kata “nasional” merujuk pada konsep kebangsaan. Nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa dan sebagainya.
Jadi, identitas nasional adalah ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lain.
Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain.
2.    Identitas Bangsa Indonesia
Identitas Nasional Indonesia antaralain ;
1.    Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia
2.    Bendera negara yaitu Sang Merah Putih
3.    Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya
4.     Lambang Negara yaitu Pancasila
5.    Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
6.     Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila
7.    Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945
8.    Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
9.    Konsepsi Wawasan Nusantara
10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional
Penjelasan dari identitas nasional Indonesia akan dijabarkan dalam paragraf dibawah ini.
1)         Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia
Bahasa merupakan unsur pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahasa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dan di Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena di Indonesia ada berbagai macam bahasa daerah dan memiliki ragam bahasa yang unik sebagai bagian dari khas daerah masing-masing.
2)         Bendera negara yaitu Sang Merah Putih
Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa “ Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih”. Warna merah dan putih juga memiliki arti sebagai berikut, merah yang artinya berani dan putih artinya suci.
3)         Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya
Lagu Indonesia Raya (diciptakan tahun 1924) pertama kali dimainkan pada kongres pemuda (Sumpah pemuda) tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wage Rudolf Soepratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, wage Rudolf Soepratman dengan jelas menuliskan “lagu kebangsaan” di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh surat kabar Sin Po. Setelah dikumandangkan tahun 1928, pemerintah colonial Hindia Belanda segera melarang penyebutkan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya.
4)         Lambang Negara yaitu Pancasila
Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. garuda Pancasila disini yang dimaksud adalah burung garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. 
5)         Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
Bhineka Tnggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubtitusi keanekaragaman demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme.
6)         Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila
Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alenia IV yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
7)         Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945
Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tetinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. UUD merupakan dasar tertulis. Oleh karena itu, UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut, UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lainnya. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam 
8)         Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
Negara Kesatuan mengacu pada konsep negara yang tata pemerintahannya dikelola satu sistem pemerintahan secara hierarkhis tanpa mengenal adanya negara dalam negara. Adapun konsep negara hukum merujuk pada satu bentuk penyelenggaraan kekuasaan negara yang didasarkan pada dasar konstitusional dan tertib hukum dengan menempatkan hukum sebagai satu-satunya koridor penyelenggaraan kekuasaan dan kepentingan dalam kehidupan bernegara.
9)         Konsepsi Wawasan Nusantara
Wawasan artinya pandanagan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wawasan juga mempunyai pengertian menggambarkan cara pandang, cara tinjau, cara melihat atau cara tangggap indrawi. Kata nasional menunjukkan kata sifat atau ruang lingkup.
10)      Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional
Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

3.    Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Yaitu:
1.    Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.
2.    Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yan tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
3.    Kebudayaan: adalah  pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagi rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
4.    Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasonal yang lain. Bahsa dipahami sebagai system perlambang yang secara arbiter dientuk atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebgai sarana berinteraksi antar manusia.
4.    Dari Unsur-Unsur Identitas Nasional Tersebut Dapat Dirumuskan Pembagiannya Menjadi 3 Bagian Sebagai Berikut :
a)    Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
b)    Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”
c)    Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, sertakepercayaan
5.     Nasionalisme Sebagai Upaya Mempertahankan Identias Nasional
Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ali dkk., 1994:89), kata bangsa memiliki arti: 
(1)  kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta pemerintahan sendiri;
(2)  golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; dan
(3)  kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi.
Beberapa makna kata bangsa diatas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan, dan tempat.
6.    Nasionalisme Berawal Dari Sumpah Pemuda
Setiap 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebuah momentum nasional yang mengingatkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan generasi muda sebagai manifestasi solidaritas berbangsa. 
SOEMPAH PEMOEDA
Pertama :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA
Kedua :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA
Ketiga :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA
Djakarta, 28 Oktober 1928
7.    Permasalahan dalam mempertahankan identitas nasional
Globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturisasi dan perkembangan teknologi modern.
Globalisasi merupakan fenomena berwajah majemuk, bahwa globalisasi sering diidentikkan dengan: 
1.      internasionalisasi yaitu hubungan antar Negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal;
2.      liberalisasi yaitu pencabutan pembatasan-pembatasan pemeritah untuk membuka ekonomi tanpa pagar (borderless world) dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa dan ijin masuk suatu Negara (visa);
3.      Universalisasi yaitu ragam hidup seperti makanan, kendaraan, di seluruh pelosok penjuru dunia;
4.      Westernisasi atau Amerikanisasi yaitu ragam hidup dan budaya barat atau amerika;
5.      De-teroterialisasi, yaitu perubahan-perubahan geografi sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat dan distance menjadi berubah.
Multikulturalisme pada intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama.
8.    Pengaruh Globalisasi terhada identitas nasional.
a.    Negatif :
akulturasi yang berlebihan,internasionalisme, plagiat budaya orang lain.
b.    Positif :
Lebih cinta tanah air karena ternyata negara kita punya banyak potensi dan bisa dibanggakan di mata dunia, sosialisasi id nasional, mengenalkan budaya sendiri.
III.        KESIMPULAN
a.         Identitas Nasional Indonesia adalah sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
b.         Identitas Nasional tidak terlepas dari nasionalisme yang berhubungan dengan jati diri bangsa.
c.         Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut masyarakatnya pun berbeda-beda.
d.         Nilai-nilai tersebut kemudian disatupadukan dan diselaraskan dalam Pancasila. Nilai-nilai ini penting karena merekalah yang mempengaruhi identitas bangsa
e.         Globalisasi telah menyerang Indonesia. Terdapat tiga aspek mendasar pengaruh globalisasi ini meliputi pasar bebas (perdagangan), industrialisasi, dan pergeseran kebudayaan.
f.          Strategi untuk mempertahankan identitas nasional, diantaranya dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, budaya dan mengamalkan Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 .

DAFTAR PUSTAKA
Kaelan dan Zubaidi.2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma, Edisi Pertama.
Ms Bakry, Noor.2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama.
Zubaidi,M.Si,Achmad.2007.Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.Yogjakarta:Paradigma.



[1] Dosen Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Lamongan.

SANKSI PIDANA DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN


SANKSI PIDANA DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN
Oleh
Ayu Dian Ningtias,S.H.M.H.[1]

ABSTRAKSI
Masalah pidana dan pemidanaan di dalam sejarah umat manusia selalu mengalami perubahan, yang dilakukan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan perumusan sanksi (pidana) di beberapa negara terutama di Eropa Barat sudah lebih maju bila dibandingkan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam rangka mengejar ketinggalan hukum pidana dari perkembangan teknologi canggih, maka terjadi perubahan hukum pidana terutama sistem stelsel sanksinya dengan pesatnya.

I. Pendahuluan
            Masalah pidana merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam pelajaran hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach).[2]  Sedangkan di dalam Sistem Peradilan  Pidana (Crimminal Justice System) , pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.[3] Ada negara yang melakukan revisi total KUHP-nya seperti Jerman, Austria 1975), RRC (1980). Ada pula yang terus-menerus menyisipkan dan mencabut pasal-pasal tertentu,  seperti Belanda, yang hampir setiap tahun melakukan perubahan KUHP. Indonesia termasuk negara yang sangat lamban melakukan perubahan KUHP. Sebagai bahan pembanding Jerman melakukan perubahan sangat luas yang mereka sebut revisi yang pada hakikatnya merupakan penyusunan KUHP Baru pada tahun 1975 dengan Undang-undang Reform KUHP yang ke 13 (13 Juni 1975) KUHP Baru ini pun berkali-kali direvisi dalam kurun waktu sangat pendek.[4]
            Reform ke 14 ( 22 April 1976), Reform ke 15 (18 Mei 1976), Undang-undang 2 Juli 1976, Undang-undang Kejahatan Ekonomi 29 Juli 1976, Reform ke 16 (16 Juli 1979), Reform ke 17 (21 Desember 1979), Reform ke 18 ( 28 Maret 1980), Reform ke 19 ( 7 Agustus 1981), Reform ke 20 (8 Desember 1981). Sesudah itu beberapa lagi undang-undang dikeluarkan sebelum reform ke 21 ( 13 Juni 1985), Reform ke 22 (18 Juli 1985), lalu ada lagi Amandemen KUHP 18 Juli 1985, disusul Reform ke 23 ( 4 April 1986), Undang-undang Kejahatan Ekonomi Kedua 15 Mei 1986 dan Undang-undang  Anti  Terorisme 19 Desember 1986. Kalau kita melihat perkembangan pembaharuan ( Reform ) dan Undang-undang Jerman yang dikeluarkan dalam kurun waktu 11 tahun ( 1975-1986 ), adalah upaya untuk mengejar ketinggalan Hukum Pidananya. [5]
             2. Rumusan Permasalahan
            Atas dasar perkembangan sanksi pidana tersebut di atas, pertanyaan yang sekarang ini timbul berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan, khususnya di kalangan ahli hukum pidana, hukum pelaksanaan pidana dan kriminolog, adalah bukan suatu pertanyaan yang dimulai dengan ”apa ?”, “mengapa?,”  dan bagaimana seharusnya ?, tetapi juga pertanyaan  yang menyangkut persoalan filsafat yaitu apa  yang menjadi hakikat dari pidana dan pemidanaan. Termasuk di dalamnya tentang stelsel sanksi , yang merupakan salah satu tiang pokok dalam  membicarakan hukum pidana.
3.      Analisa
            Apabila dikaji lebih dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide  dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman  tentang hakikat  pemidanaan sebagai tanggungjawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana  dan otoritas publik  kepada Negara  berdasarkan atas  hukum  untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan  berada dalam proses keilmuan  yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi Negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana. [6]  Menurut M. Sholehuddin, filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi, yaitu :
            Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman , kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
            Kedua, fungsi teori , dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan  berfungsi sebagai teori  yang mendasari dan melatar belakangi  setiap teori pemidanaan.
            Bedasarkan ke dua fungsi di atas  dalam proses implementasinya , penetapan sanksi pidana dan tindakan  merupakan aktivitas  program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk  sanksi ( pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan  sanksi. [7]
            Persoalan sanksi dalam hukum pidana  berkaiatan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan . Akan tetapi bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan ? Secara katagorial muncul dua pendekatan  yang tampak bertentangan dari pikiran filsafat di satu pihak, dan pikiran hukum di pihak lain. Pada satu sisi, para filosuf memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli  hukum dan ahli penology mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan iru berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penology, hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan  keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian , argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum dan penology sebagai hipotetis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi ( hukum Pidana). [8] Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan ( retributive justice ) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan ( restorative Justice ), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada retributive justice.
            Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk untuk mengembalikan unsur control, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komuniyas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama . komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama . Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini . Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.[9]
Di samping itu juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.[10]
            Karakteristik Restorative Justice Theory menurut Van  Nes :[11]
a.      Crime is primarily  conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves;only secondary is it lawbreaking;
b.      The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.
c.        The Criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by goverment to the exclusion of others.
            Karakteristik Restorative Justice menurut Muladi, [12]dapat dikemukakan cirinya :
  1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
  2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
  3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
  4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
  5. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganb-hubungan hak,dinilai atas dasar hasil.
  6. Kejahatan diakui sebagai konflik.
  7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
  8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses retoratif.
  9. Menggalakkan bantuan timbal balik.
  10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
  11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
  12. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
  13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.
  14.  Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
  15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.
  16. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
  17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan ( bandingkan dengan  retiributive justice, perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (free will) dan determinisme sosial  psikologis di dalam kausa kejahatan).

Di samping  keadilan tersebut  di atas dikenal juga model keadilan , sebagai justuifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan  pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya , sanksi  yang tepat akan mencegah para criminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.[13]
            Berkaitan dengan masalah tersebut di atas secara lebih umum , khususnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana (termasuk di dalamnya tentang  masalah pidana dan pemidanaan termasuk jenis pidana) dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP Baru, tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem  hukum nasional  yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar  (basic ideas ) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma : a. moral religius (ketuhanan), b. kemanusiaan (humanistik),c. kebangsaan. d. demokrasi, dan e. keadilan sosial.[14] Di samping itu perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana ( KUHP) nasional, perlu dilakukann pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).[15]
Jenis-jenis sanksi pidana yang dikemukakan dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional ,    pada dasarnya lebih berorientasi pada “offender”,   walaupun terdapat beberapa jenis pidana yang berorientasi pada korban seperti pidana pengawasan ,   pidana kerja sosial.    Walaupun terdapat pidana pembayaran ganti kerugian,   yang sebenarnya salah satu jenis pidana yang berorientasi pada korban  (“victim oriented”) , tetapi sangat disayangkan tidak disebutkan secara tegas dapat dikenakan terhadap korporasi.Walaupun sebenarnya pidana berupa pembayaran ganti kerugian , dapat dikenakan terhadap korporasi  (lihat Pasal 96 ayat  (1) Konsep Rancangan KUHP), akan tetapi apabila kita periksa ayat selanjutnya dari Pasal 96 yaitu ayat  (2),  yang berbunyi :
“ Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda “.
            Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 96  Konsep Rancangan KUHP Nasional , ditujukan terhadap orang dan bukan untuk korporasi. Hal ini disebabkan, apabila kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan , maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Ketentuan ini hanya dapat dikenakan terhadap subjek tindak pidana berupa orang.
            Begitu pula jenis pidana pokok berupa pidana pengawasan ,   ternyata juga tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.    Seharusnya  pidana tersebut dapat dikenakan terhadap korporasi dengan istilah “corporate probation”,    yang berlaku untuk korporasi dengan disertai syarat antara lain membayar ganti kerugian terhadap korban.      Ide  “corporate probation”   ini sebenarnya   identik    dengan   pidana   bersyarat/    pengawasan   (“ suspended sentence probation”)  untuk orang biasa.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Markus Wagner yang menyatakan “the probation order for a corporate entity is similar to the probation order for individuals.”[16] Jadi ide “corporate probation” tersebut merupakan konsekuensi logis dari perluasan subjek tindak pidana,    dari “orang” ke “korporasi” .   Alasan pidana pengawasan tidak dapat dikenakan pada korporasi, sebagaimana diatur dalamKonsep Rancangan  KUHP Nasional, dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76, apabila ditelaah lebih lanjut , merupakan jenis pidana yang ditujukan kepada orang dan bukan terhadap korporasi. Alasan secara  yuridis dapat dilihat pada Pasal 74 Konsep Rancangan KUHP Nasional, yang berbunyi :
“ Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7  (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan”.
            Ketentuan yang berbunyi :  ……. “diancam dengan pidana penjara” , menunjukkan bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap subjek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi, sebab pidana penjara hanya dapat dikenakan terhadap orang/ manusia. Untuk mendukung atau memperkuat bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap orang, dapat dilihat pada Pasal 75 ayat  (1) cONSEP Rancangan KUHP Nasional , yang berbunyi :
“Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya”.
            Ketentuan yang berbunyi: ….”mengingat keadaan pribadi”…..,  hal ini menunjukkan bahwa  yang mempunyai keadaan pribadi adalah orang perorangan. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 75 ayat   (3)  khususnya sub c ,yang mengatur tentang salah satu syarat penjatuhan pidana pengawasan yaitu “ terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.” Dengan adanya ketentuan yang berbunyi ….”tanpa mengurangi kemerdekan beragama dan kemerdekaan berpolitik”, hal ini menunjukkan secara tegas bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan terhadap orang dan bukan korporasi, karena korporasi tidak memiliki hak berupa kemerdekaan beragama dan berpolitik, dan yang memiliki hak tersebut adalah orang perorangan, atau subjek hukum  manusia.
            Jenis sanksi lainnya dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional yang sebetulnya dapat dikenakan terhadap korporasi, akan tetapi tidak ditujukan kepada korporasi, adalah jenis pidana pokok berupa pidana kerja sosial. Konsep Rancangan KUHP 2004 ,   ternyata  tidak membedakan pengaturan jenis sanksi pidana antara jenis sanksi yang ditujukan terhadap orang dan korporasi. Artinya model jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan korporasi disatukan pengaturan dalam satu paket jenis-jenis pidana. Menurut penulis kondisi semacam ini dapat disebut sebagai salah satu model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi. Model yang lainnya,  adalah perlunya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi. Jenis pidana berupa pidana kerja sosial yang diatur dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional, ditujukan terhadap orang dan tidak ditujukan kepada korporasi, walaupun secara teoritis dapat dikenakan terhadap korporasi.
4.      Penutup
            Semua sanksi (Pidana) tersebut bagaimanapun sebaiknya perumusan tetap di dalam penjatuhan sanksi (Pidana) harus mengacu kepada Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan. Tujuan Pemidanaan sebagaimana dimuat di dalam RKUHP Baru, perumusannya cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan Integratif Pancasila sebagai faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik, pandangan tersebut dapat menjiwai secara filosofis  dalam filsafat pemidanaan. Pemilihan keadilan dalam merumuskan jenis pidana merupakan  penal policy .Keseluruhan teori Pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (general and special prevention), pandangan perlindungan masyarakat (social defence theory), teori kemanfaatan (utilitarian theory), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori rasionalisasi sudah tercakup di dalamnya [17]. Kelemahan perumusan selalu ada khususnya dalam merumuskan jenis sanksi pidana untuk korporasi, maka hendaknya perlu dilakukan reformulasi ulang agar dapat dirumuskan dengan lebih baik, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya tidak akan mendapatkan hambatan.
            Kita berharap mudah-mudahan Konsep RKUHP menjadi Undang-undang dan ini merupakan dambaan kita semua dalam rangka menyongsong hukum pidana yang lebih mempunyai sifat kemanusiaan dan keadilan
DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, ( Jakarta, Pradnya Paramita,1993)

 Barda Nawawi Arief,  Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional “ Menyongsong  Berlakuknya KUHP Nasional ( FH UNUD, Denpasar, 30 April 2005)

----------------------, Ide-Ide Dasar (Pokok Pemikiran) Perubahan/Pembaharuan KUHP, Disampaikan Dalam Rangka Silaturahmi Akademik Di STHB, Bandung 12 Juli 2005

Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung,STHB Press,2005)

Eka Darmaputra, Pancasila Identitas dan Modernitas;Tinjauan Etis  dan Budaya ( PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997)

ELSAM , Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3


Muladi dan Barda Nawawi  Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, ( Bandung, Alumni, 1992)

Muladi, Proyeksi Hukum Materiil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan  Guru Besar UNDIP, Semarang,1990

--------------------, Kapita Selekta  Sistem Peradilan Pidana, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang,1995).

Sholehuddin. M, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar  Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003



[1] Dosen Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Lamongan.
[2]  R. Soedarto , Pemidanaan, Pidana dan Tindakan,  ( Semarang, FH UNDIP,1987), hlm 21
[3]   Muladi dan Barda Nawawi  Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, ( ( Bandung, Alumni, 1992, hlm 52.
[4] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, ( Jakarta, Pradnya Paramita,1993),hlm 17
[5] Andi Hamzah, ibid, hlm 17,18.
[6] M .Sholehuddin,  Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar  Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 80
[7] Ibid, hlm 80, 81
[8] M.Sholehuddin, ibid, hlm 82,83
[9] Daniel W. Van Ness, Restorative Justice and International  Human Rights, Restorative Justice : International Perspektive, Edited by Burt Galaway  and Joe Hudson, ( Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland), hlm 24 dalam Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP,ELSAM 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, hlm 11, 12.
[10]  Allison Morris dan Warren Young, Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative Justice Philosophy  to Practice, edited by Heather Strang and John Braithwaite, ( The Australian National University, Asghate Publising Ltd, 2000), hlm 14 dalam Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP,ELSAM 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, hlm  12.
[11] Daniel Van Ness, op cit, hlm 23.
[12] Muladi, Kapita Selekta  Sistem Peradilan Pidana, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang,1995), hlm127- 129.
[13] Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedur and Issues, West Publishing Company, New York 1987, hlm 352, M. Sholehuddin, op cit, hlm 62,  Elsam 2005,  Pemidanaan , Pidana…, op cit, hlm 10
[14] Barda Nawawi Arief,  Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional “ Menyongsong  Berlakuknya KUHP Nasional ( FH UNUD, Denpasar, 30 April 2005), hlm 5
[15] Ibid, hlm 8
[16] Markus Wagner, Corporate Criminal Liability National and International Responses, Background Paper for the  International Society for Reform of Criminal Law 13 th International Coference Commercial and Financial Fraud : A Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999, ( Canada, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy), hlm 9, lihat pula Prefontaine, Daniel C.,”Effective Criminal Sanctions Against Corporate Entities – Commentary :Canada,” p.4, Paper presented at the International Colloquium on Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, 4-6 May 1998.Berlin, Germany.
[17] Muladi , op cit, hlm 11