Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hukum. Tampilkan semua postingan

Senin, 24 Maret 2014

SANKSI PIDANA DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN


SANKSI PIDANA DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN
Oleh
Ayu Dian Ningtias,S.H.M.H.[1]

ABSTRAKSI
Masalah pidana dan pemidanaan di dalam sejarah umat manusia selalu mengalami perubahan, yang dilakukan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan perumusan sanksi (pidana) di beberapa negara terutama di Eropa Barat sudah lebih maju bila dibandingkan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam rangka mengejar ketinggalan hukum pidana dari perkembangan teknologi canggih, maka terjadi perubahan hukum pidana terutama sistem stelsel sanksinya dengan pesatnya.

I. Pendahuluan
            Masalah pidana merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam pelajaran hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach).[2]  Sedangkan di dalam Sistem Peradilan  Pidana (Crimminal Justice System) , pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.[3] Ada negara yang melakukan revisi total KUHP-nya seperti Jerman, Austria 1975), RRC (1980). Ada pula yang terus-menerus menyisipkan dan mencabut pasal-pasal tertentu,  seperti Belanda, yang hampir setiap tahun melakukan perubahan KUHP. Indonesia termasuk negara yang sangat lamban melakukan perubahan KUHP. Sebagai bahan pembanding Jerman melakukan perubahan sangat luas yang mereka sebut revisi yang pada hakikatnya merupakan penyusunan KUHP Baru pada tahun 1975 dengan Undang-undang Reform KUHP yang ke 13 (13 Juni 1975) KUHP Baru ini pun berkali-kali direvisi dalam kurun waktu sangat pendek.[4]
            Reform ke 14 ( 22 April 1976), Reform ke 15 (18 Mei 1976), Undang-undang 2 Juli 1976, Undang-undang Kejahatan Ekonomi 29 Juli 1976, Reform ke 16 (16 Juli 1979), Reform ke 17 (21 Desember 1979), Reform ke 18 ( 28 Maret 1980), Reform ke 19 ( 7 Agustus 1981), Reform ke 20 (8 Desember 1981). Sesudah itu beberapa lagi undang-undang dikeluarkan sebelum reform ke 21 ( 13 Juni 1985), Reform ke 22 (18 Juli 1985), lalu ada lagi Amandemen KUHP 18 Juli 1985, disusul Reform ke 23 ( 4 April 1986), Undang-undang Kejahatan Ekonomi Kedua 15 Mei 1986 dan Undang-undang  Anti  Terorisme 19 Desember 1986. Kalau kita melihat perkembangan pembaharuan ( Reform ) dan Undang-undang Jerman yang dikeluarkan dalam kurun waktu 11 tahun ( 1975-1986 ), adalah upaya untuk mengejar ketinggalan Hukum Pidananya. [5]
             2. Rumusan Permasalahan
            Atas dasar perkembangan sanksi pidana tersebut di atas, pertanyaan yang sekarang ini timbul berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan, khususnya di kalangan ahli hukum pidana, hukum pelaksanaan pidana dan kriminolog, adalah bukan suatu pertanyaan yang dimulai dengan ”apa ?”, “mengapa?,”  dan bagaimana seharusnya ?, tetapi juga pertanyaan  yang menyangkut persoalan filsafat yaitu apa  yang menjadi hakikat dari pidana dan pemidanaan. Termasuk di dalamnya tentang stelsel sanksi , yang merupakan salah satu tiang pokok dalam  membicarakan hukum pidana.
3.      Analisa
            Apabila dikaji lebih dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide  dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman  tentang hakikat  pemidanaan sebagai tanggungjawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana  dan otoritas publik  kepada Negara  berdasarkan atas  hukum  untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan  berada dalam proses keilmuan  yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi Negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana. [6]  Menurut M. Sholehuddin, filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi, yaitu :
            Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman , kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
            Kedua, fungsi teori , dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan  berfungsi sebagai teori  yang mendasari dan melatar belakangi  setiap teori pemidanaan.
            Bedasarkan ke dua fungsi di atas  dalam proses implementasinya , penetapan sanksi pidana dan tindakan  merupakan aktivitas  program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk  sanksi ( pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan  sanksi. [7]
            Persoalan sanksi dalam hukum pidana  berkaiatan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan . Akan tetapi bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan ? Secara katagorial muncul dua pendekatan  yang tampak bertentangan dari pikiran filsafat di satu pihak, dan pikiran hukum di pihak lain. Pada satu sisi, para filosuf memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli  hukum dan ahli penology mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan iru berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penology, hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan  keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian , argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum dan penology sebagai hipotetis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi ( hukum Pidana). [8] Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan ( retributive justice ) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan ( restorative Justice ), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada retributive justice.
            Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk untuk mengembalikan unsur control, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komuniyas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama . komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama . Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini . Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.[9]
Di samping itu juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.[10]
            Karakteristik Restorative Justice Theory menurut Van  Nes :[11]
a.      Crime is primarily  conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves;only secondary is it lawbreaking;
b.      The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.
c.        The Criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by goverment to the exclusion of others.
            Karakteristik Restorative Justice menurut Muladi, [12]dapat dikemukakan cirinya :
  1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
  2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
  3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
  4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
  5. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganb-hubungan hak,dinilai atas dasar hasil.
  6. Kejahatan diakui sebagai konflik.
  7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
  8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses retoratif.
  9. Menggalakkan bantuan timbal balik.
  10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
  11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
  12. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
  13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.
  14.  Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
  15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.
  16. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
  17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan ( bandingkan dengan  retiributive justice, perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (free will) dan determinisme sosial  psikologis di dalam kausa kejahatan).

Di samping  keadilan tersebut  di atas dikenal juga model keadilan , sebagai justuifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan  pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya , sanksi  yang tepat akan mencegah para criminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.[13]
            Berkaitan dengan masalah tersebut di atas secara lebih umum , khususnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana (termasuk di dalamnya tentang  masalah pidana dan pemidanaan termasuk jenis pidana) dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP Baru, tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem  hukum nasional  yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar  (basic ideas ) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma : a. moral religius (ketuhanan), b. kemanusiaan (humanistik),c. kebangsaan. d. demokrasi, dan e. keadilan sosial.[14] Di samping itu perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana ( KUHP) nasional, perlu dilakukann pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).[15]
Jenis-jenis sanksi pidana yang dikemukakan dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional ,    pada dasarnya lebih berorientasi pada “offender”,   walaupun terdapat beberapa jenis pidana yang berorientasi pada korban seperti pidana pengawasan ,   pidana kerja sosial.    Walaupun terdapat pidana pembayaran ganti kerugian,   yang sebenarnya salah satu jenis pidana yang berorientasi pada korban  (“victim oriented”) , tetapi sangat disayangkan tidak disebutkan secara tegas dapat dikenakan terhadap korporasi.Walaupun sebenarnya pidana berupa pembayaran ganti kerugian , dapat dikenakan terhadap korporasi  (lihat Pasal 96 ayat  (1) Konsep Rancangan KUHP), akan tetapi apabila kita periksa ayat selanjutnya dari Pasal 96 yaitu ayat  (2),  yang berbunyi :
“ Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda “.
            Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 96  Konsep Rancangan KUHP Nasional , ditujukan terhadap orang dan bukan untuk korporasi. Hal ini disebabkan, apabila kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan , maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Ketentuan ini hanya dapat dikenakan terhadap subjek tindak pidana berupa orang.
            Begitu pula jenis pidana pokok berupa pidana pengawasan ,   ternyata juga tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.    Seharusnya  pidana tersebut dapat dikenakan terhadap korporasi dengan istilah “corporate probation”,    yang berlaku untuk korporasi dengan disertai syarat antara lain membayar ganti kerugian terhadap korban.      Ide  “corporate probation”   ini sebenarnya   identik    dengan   pidana   bersyarat/    pengawasan   (“ suspended sentence probation”)  untuk orang biasa.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Markus Wagner yang menyatakan “the probation order for a corporate entity is similar to the probation order for individuals.”[16] Jadi ide “corporate probation” tersebut merupakan konsekuensi logis dari perluasan subjek tindak pidana,    dari “orang” ke “korporasi” .   Alasan pidana pengawasan tidak dapat dikenakan pada korporasi, sebagaimana diatur dalamKonsep Rancangan  KUHP Nasional, dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76, apabila ditelaah lebih lanjut , merupakan jenis pidana yang ditujukan kepada orang dan bukan terhadap korporasi. Alasan secara  yuridis dapat dilihat pada Pasal 74 Konsep Rancangan KUHP Nasional, yang berbunyi :
“ Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7  (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan”.
            Ketentuan yang berbunyi :  ……. “diancam dengan pidana penjara” , menunjukkan bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap subjek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi, sebab pidana penjara hanya dapat dikenakan terhadap orang/ manusia. Untuk mendukung atau memperkuat bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap orang, dapat dilihat pada Pasal 75 ayat  (1) cONSEP Rancangan KUHP Nasional , yang berbunyi :
“Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya”.
            Ketentuan yang berbunyi: ….”mengingat keadaan pribadi”…..,  hal ini menunjukkan bahwa  yang mempunyai keadaan pribadi adalah orang perorangan. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 75 ayat   (3)  khususnya sub c ,yang mengatur tentang salah satu syarat penjatuhan pidana pengawasan yaitu “ terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.” Dengan adanya ketentuan yang berbunyi ….”tanpa mengurangi kemerdekan beragama dan kemerdekaan berpolitik”, hal ini menunjukkan secara tegas bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan terhadap orang dan bukan korporasi, karena korporasi tidak memiliki hak berupa kemerdekaan beragama dan berpolitik, dan yang memiliki hak tersebut adalah orang perorangan, atau subjek hukum  manusia.
            Jenis sanksi lainnya dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional yang sebetulnya dapat dikenakan terhadap korporasi, akan tetapi tidak ditujukan kepada korporasi, adalah jenis pidana pokok berupa pidana kerja sosial. Konsep Rancangan KUHP 2004 ,   ternyata  tidak membedakan pengaturan jenis sanksi pidana antara jenis sanksi yang ditujukan terhadap orang dan korporasi. Artinya model jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan korporasi disatukan pengaturan dalam satu paket jenis-jenis pidana. Menurut penulis kondisi semacam ini dapat disebut sebagai salah satu model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi. Model yang lainnya,  adalah perlunya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi. Jenis pidana berupa pidana kerja sosial yang diatur dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional, ditujukan terhadap orang dan tidak ditujukan kepada korporasi, walaupun secara teoritis dapat dikenakan terhadap korporasi.
4.      Penutup
            Semua sanksi (Pidana) tersebut bagaimanapun sebaiknya perumusan tetap di dalam penjatuhan sanksi (Pidana) harus mengacu kepada Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan. Tujuan Pemidanaan sebagaimana dimuat di dalam RKUHP Baru, perumusannya cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan Integratif Pancasila sebagai faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik, pandangan tersebut dapat menjiwai secara filosofis  dalam filsafat pemidanaan. Pemilihan keadilan dalam merumuskan jenis pidana merupakan  penal policy .Keseluruhan teori Pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (general and special prevention), pandangan perlindungan masyarakat (social defence theory), teori kemanfaatan (utilitarian theory), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori rasionalisasi sudah tercakup di dalamnya [17]. Kelemahan perumusan selalu ada khususnya dalam merumuskan jenis sanksi pidana untuk korporasi, maka hendaknya perlu dilakukan reformulasi ulang agar dapat dirumuskan dengan lebih baik, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya tidak akan mendapatkan hambatan.
            Kita berharap mudah-mudahan Konsep RKUHP menjadi Undang-undang dan ini merupakan dambaan kita semua dalam rangka menyongsong hukum pidana yang lebih mempunyai sifat kemanusiaan dan keadilan
DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, ( Jakarta, Pradnya Paramita,1993)

 Barda Nawawi Arief,  Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional “ Menyongsong  Berlakuknya KUHP Nasional ( FH UNUD, Denpasar, 30 April 2005)

----------------------, Ide-Ide Dasar (Pokok Pemikiran) Perubahan/Pembaharuan KUHP, Disampaikan Dalam Rangka Silaturahmi Akademik Di STHB, Bandung 12 Juli 2005

Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung,STHB Press,2005)

Eka Darmaputra, Pancasila Identitas dan Modernitas;Tinjauan Etis  dan Budaya ( PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997)

ELSAM , Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3


Muladi dan Barda Nawawi  Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, ( Bandung, Alumni, 1992)

Muladi, Proyeksi Hukum Materiil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan  Guru Besar UNDIP, Semarang,1990

--------------------, Kapita Selekta  Sistem Peradilan Pidana, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang,1995).

Sholehuddin. M, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar  Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003



[1] Dosen Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Lamongan.
[2]  R. Soedarto , Pemidanaan, Pidana dan Tindakan,  ( Semarang, FH UNDIP,1987), hlm 21
[3]   Muladi dan Barda Nawawi  Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, ( ( Bandung, Alumni, 1992, hlm 52.
[4] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, ( Jakarta, Pradnya Paramita,1993),hlm 17
[5] Andi Hamzah, ibid, hlm 17,18.
[6] M .Sholehuddin,  Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar  Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 80
[7] Ibid, hlm 80, 81
[8] M.Sholehuddin, ibid, hlm 82,83
[9] Daniel W. Van Ness, Restorative Justice and International  Human Rights, Restorative Justice : International Perspektive, Edited by Burt Galaway  and Joe Hudson, ( Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland), hlm 24 dalam Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP,ELSAM 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, hlm 11, 12.
[10]  Allison Morris dan Warren Young, Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative Justice Philosophy  to Practice, edited by Heather Strang and John Braithwaite, ( The Australian National University, Asghate Publising Ltd, 2000), hlm 14 dalam Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP,ELSAM 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, hlm  12.
[11] Daniel Van Ness, op cit, hlm 23.
[12] Muladi, Kapita Selekta  Sistem Peradilan Pidana, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang,1995), hlm127- 129.
[13] Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedur and Issues, West Publishing Company, New York 1987, hlm 352, M. Sholehuddin, op cit, hlm 62,  Elsam 2005,  Pemidanaan , Pidana…, op cit, hlm 10
[14] Barda Nawawi Arief,  Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional “ Menyongsong  Berlakuknya KUHP Nasional ( FH UNUD, Denpasar, 30 April 2005), hlm 5
[15] Ibid, hlm 8
[16] Markus Wagner, Corporate Criminal Liability National and International Responses, Background Paper for the  International Society for Reform of Criminal Law 13 th International Coference Commercial and Financial Fraud : A Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999, ( Canada, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy), hlm 9, lihat pula Prefontaine, Daniel C.,”Effective Criminal Sanctions Against Corporate Entities – Commentary :Canada,” p.4, Paper presented at the International Colloquium on Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, 4-6 May 1998.Berlin, Germany.
[17] Muladi , op cit, hlm 11

STRAF MINIMUM RULES (ATURAN HUKUMAN MINIMAL) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UMUM


STRAF MINIMUM RULES (ATURAN HUKUMAN MINIMAL) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UMUM
oleh
Ayu Dian Ningtias,S.H.M.H.[1]

ABSTRAKSI
Tindak korupsi masih tetap tumbuh subur dinegara yang anti korupsi ini, apalagi jika diteliti secara mendalam ada hal-hal yang sangat menggelitik dan memaksa penulis untuk melakukan analisis secara Yuridis terhadap ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari UU Tipikor, yaitu karena adanya sikap pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR.R.I yang menetapkan sistem Straf Minimum Rules ( aturan hukuman minimal ) tetapi telah memposisikan lamanya Pidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini.
1.      Latar belakang
Pada tahun 1960, peraturan-peraturan mengenai korupsi ini diganti dan disempurnakan lagi dengan diterbitkannya Undang-undang (Prp) 1960, dalam Undang-undang ini ada beberapa Pasal dalam ketentuan lama yang diganti diantaranya Pasal. 40 sampai dengan Pasal 50 diganti dengan Pasal. 17 sampai dengan Pasal. 21 ditambah dengan beberapa Pasal dalam KUHP diantaranya Pasal. Nomor : 24 Tahun415, 416, 417, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP. [2]
Pada pemerintahan Orde Baru, karena didorong oleh desakan aspirasi masyarakat maka Presiden telah mengeluarkan KEPRES No.13 Tahun 1970, tentang Komisi Empat, dan KEPRES No.13 Tahun 1970, tentang pengangkatan Dr.Mohamad Hatta sebagai Penasehat Presiden dalam bidang Pemberantasan Korupsi, dan setelah melalui berbagai proses maka pada tanggal. 29 Maret 1971 Undang-undang (Prp) Tahun 1960 diubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara No.19 Tahun 1971. Pada pemerintahan B.J.Habibi, karena pemerintahannya menganggap Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971 kurang sempurna maka melalui Undang-undang No.31 Tahun 1999, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi diganti lagi, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1999, kemudian ketika Baharuddin Lopa menduduki jabatan Menteri Kehakiman, Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, dirubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, dan masih berlaku hingga kini, ( selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor).
Ada beberapa hal yang merupakan penerapan ketentuan-ketentuan baru diantaranya :
1.                           Adanya beban pembuktian terbalik , tindak Pidana Korupsi yang nilainya kerugian Negaranya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta), rupiah Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya tindak Pidana Korupsi, sedang terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya diatas Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah terdakwalah yang membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak Pidana Korupsi ;
2.                           Adanya pemberlakuan Straf minimum khusus, hal ini diberlakukan bagi delik korupsi yang nilainya Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah atau lebih.
3.                           Pengambil alihan beberapa Pasal dari KUHP, menjadi Pasal-pasal delik Korupsi dan mencabut Pasal-pasal tersebut dari KUHP.
Dari sejarah perjalanan panjang pemerintahan di Indonesia tampak bahwa Pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang anti korupsi sehingga dari satu pemerintahan kepemerintahan yang lain, dari satu orde ke orde yang lain tampak upaya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, namun ternyata, korupsi masih tetap tumbuh subur dinegara yang anti korupsi ini, apalagi jika diteliti secara mendalam ada hal-hal yang sangat menggelitik dan memaksa penulis untuk melakukan analisis secara Yuridis terhadap ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari UU Tipikor, yaitu karena adanya sikap pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR.R.I yang menetapkan sistem Straf Minimum Rules ( aturan hukuman minimal ) tetapi telah memposisikan lamanya Pidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini. Pasal 2 dari UU Tipikor, berbunyi sebagai berikut ;[3]
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 inti dari Pasal 2, UU Tipikor adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Jika kita bandingkan bunyi Pasal 2 tersebut dengan bunyi Pasal 3 yang berbunyi : [4]
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Adalah sangat janggal, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dianut dalam KUHP kita, Yang dimaksudkan janggal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum itu adalah, Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, unsur karena jabatan ini haruslah dijadikan unsur pemberat sesuai dengan prinsip umum yang berlaku pada Hukum Pidana Indonesia dan seharusnya hukumannya lebih berat dari Pasal 2, atau setidak-tidaknya sama beratnya, bandingkan dengan beberapa Pasal dalam KUHP Indonesia yang menurut prinsip umum ancaman hukumannya lebih berat atau sama diantaranya Pasal. 294 ayat 2, KUHP, (Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, Pasal 307, KUHP .[5]
Jika kita bandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tindak Pidana Umum maka seyogianya keadaan si Pelaku ( dader  ) dalam tindak Pidana Korupsi yang demikian ini digolongkan kepada keaadaan yang memberatkan, sedang dalam delik korupsi ini justru sebaliknya dianggap sebagai hal yang meringankan, oleh sebab itu beberapa kalangan praktisi hukum menganggap delik dalam tindak pidana korupsi ini dianggap sebagai delik yang unik.
2.      Permasalahan
Dalam penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu antara pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang menurut penulis sangat unik, dan timbul juga beberapa pertanyaan yang akan dijadikan permasalahan adalah Bagaimana Pemidanaan dalam UU Tipikor ini dikaitkan dengan KUHP ?
3.      Pembahasan
Hukum pidana formil adalah serangkaian aturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana (criminal procedure). Sebagaimana layaknya KUHP maupun perundang-undangan lain yang merupakan hukum pidana materil, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 memerlukan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara ini berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya hukum materil tersebut dipertahankan atau diterapkan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang pada prinsipnya berisi ketentuan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.
Sepanjang menyangkut hukum acara, Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 menentukan hukum acara yang dipakai adalah hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 31 Desember 1981 hukum acara pidana umum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan beberapa ketentuan mengenai hukum acara pidana yang ditentukan lain terdapat pada beberapa Pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 yang antara lain mengatur tentang:
a.      Prioritas Penyelesaian Perkara Korupsi 
Menurut ketentuan dalam Pasal 25 UU No. 31 tahun 1999 proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Prioritas penyelesaian perkara pidana seperti yang diatur dalam ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHAP, kecuali menyangkut hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP dan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk hakim setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara yang bersangkutan (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). 
b.      Perluasan Sumber Alat Bukti Petunjuk
Dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 diatur mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk, yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh melalui informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan serat optik atau sejenisnya dan dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dijabat, dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain atau tidak baik yang tertuang di atas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna. Lebih jauh, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik (termasuk suara hasil penyadapan) merupakan alat bukti hukum yang sah. 
c.       Keleluasaan Penyidik
Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 31 tahun 1999, penyidik dalam perkara korupsi berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1) KUHAP pemeriksaan dan penyitaan surat dan kiriman tersebut hanya dapat dilakukan dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
d.      Maksimalisasi Upaya Pengembalian Kerugian Negar
Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 disebutkan apabila hasil penyidikan tidak memberikan cukup bukti adanya tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata terdapat kerugian negara, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan secara perdata. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Kedua ketentuan tersebut tidak dikenal dalam hukum acara pidana biasa, kecuali dalam Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya masalah penetapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Selain itu menurut Pasal 100 ayat (1) KUHAP jika terjadi penggabungan perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan tersebut dengan sendirinya terjadi dalam pemeriksaan tingkat banding. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999 tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bahkan terhadap tersangka atau terdakwa yang pada saat proses penyidikan atau persidangan meninggal dunia, tetap dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 31 tahun 1999. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 76, 77, dan 78 KUHP, yang menyebabkan tersangka atau terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum adalah ne bis in idem, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, dan tindak pidana yang bersangkutan sudah kadaluarsa.
e.       Kewajiban Memberikan Kesaksian
Pasal 36 UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan mengenai kewajiban memberikan kesaksian termasuk bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Sedangkan menurut ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1) bagi orang-orang tersebut dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana. 
f.       Pengadilan in absentia
Menurut Pasal 38 UU No. 31 tahun 1999, jika terdakwa dalam perkara korupsi telah dipanggil secara sah tetapi tetap tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (pengadilan in absentia). Sedangkan menurut hukum acara pidana biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pembacaan putusan hakim merupakan suatu keharusan, sehingga dalam Pasal ini juga diatur mulai dari pemanggilan terdakwa secara sah sampai upaya menghadirkan terdakwa secara paksa. 
g.      Pembuktian Terbalik
Selain penuntut umum yang wajib membuktikan dakwaannya, menurut Pasal 38 B ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 terdakwa tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini tidak dikenal dalam proses perkara pidana biasa, kewajiban pembuktian dalam proses perkara pidana biasa sepenuhnya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum. Walaupun sebenarnya sistem pembuktian terbalik ini seringkali mendapatkan kritik, karena undang-undang tindak pidana korupsi seolah-olah menganut “pembuktian terbalik” dimana terdakwa dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, tetapi pada akhirnya tetap kembali pada Penuntut Umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Didalam KUHAP beban pembuktian hanya ada Penuntut Umum.
h. Peran Serta Masyarakat
Dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat antara lain diimplementasikan dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP, hak-hak tersebut merupakan kewenangan penyelidik yang dalam hal ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 KUHAP. Sedangkan peran serta masyarakat, yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP.
DAFTAR BACAAN
 Arif, Barda Nawawi, Masalah penegakkan Hukum & Kebijakkan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Baswir, Rafrisond, Mafia berkeley dan krisis ekonomi Indonesia, Jakarta, Pustaka Indonesia, 2001.

Evi, Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

____________, Kamus Besar BahasaIndonesia, Jakarta, CV.Karya Gemilang,

____________, Kamus Hukum, Jakarta, CV.Karya Gemilang, 2006.

Kertanegara, Sathocid, Hukum Pidana : Himpunan Catatan Kuliah, Jakarta, S.N.,1979.
Prinst, Darwin, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti.

Soemitro, Ronny Hanitjio, Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indo, 2004.

Soeroso,R, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Utrecht, E & Djindang, Moh.Saleh, Pengantar Hukum Ilmu administrasi Negara, Jakarta, Ichtar Baru, 1990.

Wiryono, R, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Bandung, Alumni



[1] Dosen Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Lamongan.
[2] R.Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Cetak ulang 1994, (Politeia,Bogor)
[3] Himpunan Peraturan Korupsi Kolusi dan Nepotime,Cet.I,CV.Eko Jaya,Jakarta, 2004, h.41
[4] ibid.
[5] R.Soesilo, Op.Cit 5 Kamus Hukum, Cetakan I, ( CV.Karya Gemilang – Jakarta 2006 )