SANKSI
PIDANA DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN
Oleh
ABSTRAKSI
Masalah
pidana dan pemidanaan di dalam sejarah umat manusia selalu mengalami perubahan,
yang dilakukan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri.
Perkembangan perumusan sanksi (pidana) di beberapa negara terutama di Eropa
Barat sudah lebih maju bila dibandingkan jenis sanksi pidana yang diatur dalam
KUHP. Dalam rangka mengejar ketinggalan
hukum pidana dari perkembangan teknologi canggih, maka terjadi perubahan hukum
pidana terutama sistem stelsel sanksinya dengan pesatnya.
I.
Pendahuluan
Masalah
pidana merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam pelajaran hukum,
bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach).[2] Sedangkan
di dalam Sistem Peradilan Pidana (Crimminal Justice System) , pidana
menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam
pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung
pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan
pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang
“kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif
tergantung dari mana kita memandangnya.[3] Ada negara yang melakukan revisi total KUHP-nya
seperti Jerman, Austria 1975), RRC (1980). Ada pula yang terus-menerus
menyisipkan dan mencabut pasal-pasal tertentu,
seperti Belanda, yang hampir setiap tahun melakukan perubahan KUHP.
Indonesia termasuk negara yang sangat lamban melakukan perubahan KUHP. Sebagai
bahan pembanding Jerman melakukan perubahan sangat luas yang mereka sebut
revisi yang pada hakikatnya merupakan penyusunan KUHP Baru pada tahun 1975
dengan Undang-undang Reform KUHP yang ke 13 (13 Juni 1975) KUHP Baru ini pun
berkali-kali direvisi dalam kurun waktu sangat pendek.[4]
Reform
ke 14 ( 22 April 1976), Reform ke 15 (18 Mei 1976), Undang-undang 2 Juli 1976,
Undang-undang Kejahatan Ekonomi 29 Juli 1976, Reform ke 16 (16 Juli 1979),
Reform ke 17 (21 Desember 1979), Reform ke 18 ( 28 Maret 1980), Reform ke 19 (
7 Agustus 1981), Reform ke 20 (8 Desember 1981). Sesudah itu beberapa lagi
undang-undang dikeluarkan sebelum reform ke 21 ( 13 Juni 1985), Reform ke 22
(18 Juli 1985), lalu ada lagi Amandemen KUHP 18 Juli 1985, disusul Reform ke 23
( 4 April 1986), Undang-undang Kejahatan Ekonomi Kedua 15 Mei 1986 dan
Undang-undang Anti Terorisme 19 Desember 1986. Kalau kita
melihat perkembangan pembaharuan ( Reform ) dan Undang-undang Jerman yang
dikeluarkan dalam kurun waktu 11 tahun ( 1975-1986 ), adalah upaya untuk
mengejar ketinggalan Hukum Pidananya. [5]
2.
Rumusan Permasalahan
Atas
dasar perkembangan sanksi pidana tersebut di atas, pertanyaan yang sekarang ini
timbul berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan, khususnya di kalangan
ahli hukum pidana, hukum pelaksanaan pidana dan kriminolog, adalah bukan suatu
pertanyaan yang dimulai dengan ”apa ?”,
“mengapa?,” dan bagaimana seharusnya ?, tetapi juga pertanyaan yang menyangkut persoalan filsafat yaitu
apa yang menjadi hakikat dari pidana dan
pemidanaan. Termasuk di dalamnya tentang stelsel sanksi , yang merupakan salah
satu tiang pokok dalam membicarakan
hukum pidana.
3. Analisa
Apabila dikaji lebih dalam filsafat
pemidanaan bersemayam ide-ide dasar
pemidanaan yang menjernihkan pemahaman
tentang hakikat pemidanaan
sebagai tanggungjawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada Negara
berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori
pemidanaan berada dalam proses
keilmuan yang mengorganisasi,
menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi Negara, masyarakat dan
subjek hukum terpidana. [6] Menurut M. Sholehuddin, filsafat pemidanaan
mempunyai dua fungsi, yaitu :
Pertama,
fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang
memberikan pedoman , kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan
pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan
terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang
ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran
atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
Kedua, fungsi teori , dalam hal ini sebagai meta teori.
Maksudnya, filsafat pemidanaan berfungsi
sebagai teori yang mendasari dan melatar
belakangi setiap teori pemidanaan.
Bedasarkan
ke dua fungsi di atas dalam proses
implementasinya , penetapan sanksi pidana dan tindakan merupakan aktivitas program legislasi dan/atau yudikasi untuk
menormatifkan jenis dan bentuk sanksi (
pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan sanksi. [7]
Persoalan
sanksi dalam hukum pidana berkaiatan erat
dengan pemikiran filsafat pemidanaan . Akan tetapi bagaimana sesungguhnya
keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan ? Secara katagorial muncul dua
pendekatan yang tampak bertentangan dari
pikiran filsafat di satu pihak, dan pikiran hukum di pihak lain. Pada satu
sisi, para filosuf memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana.
Sedangkan pada sisi lain, para ahli
hukum dan ahli penology mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah
pemidanaan iru berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan
efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penology, hanya dapat dijawab
dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya
menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan
individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan
demikian , argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran
filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum dan penology sebagai hipotetis
riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi
( hukum Pidana). [8] Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh
filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat
pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/utilitas
dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan
merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila
terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang
kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan
( retributive justice ) dan keadilan
yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan ( restorative Justice ), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih
condong kepada retributive justice.
Restorative justice menempatkan nilai
yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban
mampu untuk untuk mengembalikan unsur control, sementara pelaku didorong untuk
memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang
disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.
Keterlibatan komuniyas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan
mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi
antar sesama . komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan
mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi
antar sesama . Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli
proses peradilan sekarang ini . Restorative
justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan
pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat
merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.[9]
Di samping itu juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan
pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.[10]
Karakteristik
Restorative Justice Theory menurut
Van Nes :[11]
a.
Crime is
primarily conflict between individuals
resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves;only
secondary is it lawbreaking;
b.
The overarching
aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while
repairing the injuries caused by crimes.
c.
The Criminal justice process should facilitate
active participation by victims, offenders and their communities. It should not
be dominated by goverment to the exclusion of others.
Karakteristik Restorative Justice menurut Muladi, [12]dapat
dikemukakan cirinya :
- Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang
terhadap orang lain.
- Titik perhatian pada pemecahan masalah
pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
- Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan
negosiasi.
- Restitusi
sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai
tujuan utama.
- Keadilan
dirumuskan sebagai hubunganb-hubungan hak,dinilai atas dasar hasil.
- Kejahatan
diakui sebagai konflik.
- Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- Masyarakat
merupakan fasilitator di dalam proses retoratif.
- Menggalakkan
bantuan timbal balik.
- Peran
korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun
penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana
didorong untuk bertanggungjawab.
- Pertanggungjawaban
si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk
membantu memutuskan mana yang paling baik.
- Tindak
pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
- Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban
terhadap korban diakui.
- Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi
yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
- Stigma
dapat dihapus melalui tindakan restorative.
- Ada
kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat
membantu.
- Perhatian
ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan ( bandingkan
dengan retiributive justice,
perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (free will) dan
determinisme sosial psikologis di
dalam kausa kejahatan).
Di
samping keadilan tersebut di atas dikenal juga model keadilan , sebagai
justuifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid.
Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran
setimpal (just desert model) yang
didasarkan pada dua teori tentang tujuan
pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap
bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka
mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya , sanksi yang tepat akan mencegah para criminal
melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan
kejahatan.[13]
Berkaitan
dengan masalah tersebut di atas secara lebih umum , khususnya dalam melakukan
pembaharuan hukum pidana (termasuk di dalamnya tentang masalah pidana dan pemidanaan termasuk jenis
pidana) dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP Baru, tidak dapat
dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai
nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini
berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan
berorientasi pada ide-ide dasar (basic ideas ) Pancasila yang mengandung
di dalamnya keseimbangan
nilai/ide/paradigma : a. moral
religius (ketuhanan), b. kemanusiaan
(humanistik),c. kebangsaan. d. demokrasi, dan e. keadilan sosial.[14]
Di samping itu perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara
pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural yang ada
di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaharuan hukum
pidana ( KUHP) nasional, perlu dilakukann pengkajian dan penggalian nilai-nilai
nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang
ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).[15]
Jenis-jenis
sanksi pidana yang dikemukakan dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional , pada dasarnya lebih berorientasi pada “offender”, walaupun terdapat beberapa jenis pidana yang
berorientasi pada korban seperti pidana pengawasan , pidana kerja sosial. Walaupun terdapat pidana pembayaran ganti
kerugian, yang sebenarnya salah satu
jenis pidana yang berorientasi pada korban
(“victim oriented”) , tetapi
sangat disayangkan tidak disebutkan secara tegas dapat dikenakan terhadap
korporasi.Walaupun sebenarnya pidana berupa pembayaran ganti kerugian , dapat
dikenakan terhadap korporasi (lihat
Pasal 96 ayat (1) Konsep Rancangan
KUHP), akan tetapi apabila kita periksa ayat selanjutnya dari Pasal 96 yaitu
ayat (2), yang berbunyi :
“ Jika kewajiban
pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti
untuk pidana denda “.
Berdasarkan
bunyi pasal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 96 Konsep Rancangan KUHP Nasional , ditujukan
terhadap orang dan bukan untuk korporasi. Hal ini disebabkan, apabila kewajiban
pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan , maka berlaku ketentuan pidana
penjara pengganti untuk pidana denda. Ketentuan ini hanya dapat dikenakan
terhadap subjek tindak pidana berupa orang.
Begitu
pula jenis pidana pokok berupa pidana pengawasan , ternyata juga tidak dapat dikenakan terhadap
korporasi. Seharusnya pidana tersebut dapat dikenakan terhadap
korporasi dengan istilah “corporate
probation”, yang berlaku untuk
korporasi dengan disertai syarat antara lain membayar ganti kerugian terhadap
korban. Ide
“corporate probation” ini sebenarnya identik
dengan pidana bersyarat/
pengawasan (“ suspended sentence probation”) untuk orang biasa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Markus
Wagner yang menyatakan “the probation
order for a corporate entity is similar to the probation order for
individuals.”[16]
Jadi ide “corporate probation”
tersebut merupakan konsekuensi logis dari perluasan subjek tindak pidana, dari “orang” ke “korporasi” . Alasan pidana pengawasan tidak dapat
dikenakan pada korporasi, sebagaimana diatur dalamKonsep Rancangan KUHP Nasional, dalam Pasal 74 sampai dengan
Pasal 76, apabila ditelaah lebih lanjut , merupakan jenis pidana yang ditujukan
kepada orang dan bukan terhadap korporasi. Alasan
secara yuridis dapat dilihat pada Pasal
74 Konsep Rancangan KUHP Nasional, yang berbunyi :
“ Terdakwa yang
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana
pengawasan”.
Ketentuan
yang berbunyi : ……. “diancam dengan
pidana penjara” , menunjukkan bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap
subjek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi, sebab pidana penjara
hanya dapat dikenakan terhadap orang/ manusia. Untuk mendukung atau memperkuat
bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap orang, dapat dilihat pada Pasal 75
ayat (1) cONSEP Rancangan KUHP Nasional
, yang berbunyi :
“Pidana
pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan
perbuatannya”.
Ketentuan
yang berbunyi: ….”mengingat keadaan pribadi”….., hal ini menunjukkan bahwa yang mempunyai keadaan pribadi adalah orang
perorangan. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 75 ayat (3)
khususnya sub c ,yang mengatur tentang salah satu syarat penjatuhan
pidana pengawasan yaitu “ terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak
melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan
kemerdekaan berpolitik.” Dengan adanya ketentuan yang berbunyi ….”tanpa
mengurangi kemerdekan beragama dan kemerdekaan berpolitik”, hal ini
menunjukkan secara tegas bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan terhadap
orang dan bukan korporasi, karena korporasi tidak memiliki hak berupa
kemerdekaan beragama dan berpolitik, dan yang memiliki hak tersebut adalah
orang perorangan, atau subjek hukum
manusia.
Jenis sanksi lainnya dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional
yang sebetulnya dapat dikenakan terhadap korporasi, akan tetapi tidak ditujukan
kepada korporasi, adalah jenis pidana pokok berupa pidana kerja sosial. Konsep
Rancangan KUHP 2004 , ternyata tidak membedakan pengaturan jenis sanksi
pidana antara jenis sanksi yang ditujukan terhadap orang dan korporasi. Artinya
model jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan korporasi disatukan
pengaturan dalam satu paket jenis-jenis pidana. Menurut penulis kondisi semacam
ini dapat disebut sebagai salah satu model pengaturan jenis sanksi pidana untuk
korporasi. Model yang lainnya, adalah
perlunya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi. Jenis pidana
berupa pidana kerja sosial yang diatur dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional,
ditujukan terhadap orang dan tidak ditujukan kepada korporasi, walaupun secara
teoritis dapat dikenakan terhadap korporasi.
4.
Penutup
Semua
sanksi (Pidana) tersebut bagaimanapun sebaiknya perumusan tetap di dalam
penjatuhan sanksi (Pidana) harus mengacu kepada Tujuan Pemidanaan dan Pedoman
Pemidanaan. Tujuan Pemidanaan sebagaimana dimuat di dalam RKUHP Baru,
perumusannya cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan Integratif
Pancasila sebagai faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara
integralistik, pandangan tersebut dapat menjiwai secara filosofis dalam filsafat pemidanaan. Pemilihan keadilan
dalam merumuskan jenis pidana merupakan penal policy .Keseluruhan teori
Pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (general and special prevention),
pandangan perlindungan masyarakat (social
defence theory), teori kemanfaatan (utilitarian
theory), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa
Indonesia maupun teori rasionalisasi sudah tercakup di dalamnya [17].
Kelemahan perumusan selalu ada khususnya dalam merumuskan jenis sanksi pidana
untuk korporasi, maka hendaknya perlu dilakukan reformulasi ulang agar dapat
dirumuskan dengan lebih baik, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya
tidak akan mendapatkan hambatan.
Kita berharap mudah-mudahan Konsep
RKUHP menjadi Undang-undang dan ini merupakan dambaan kita semua dalam rangka
menyongsong hukum pidana yang lebih mempunyai sifat kemanusiaan dan keadilan
DAFTAR PUSTAKA
Andi
Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan
Indonesia, ( Jakarta, Pradnya Paramita,1993)
Barda Nawawi
Arief, Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP,
Seminar Nasional “ Menyongsong
Berlakuknya KUHP Nasional ( FH UNUD, Denpasar, 30 April 2005)
----------------------, Ide-Ide Dasar (Pokok Pemikiran) Perubahan/Pembaharuan KUHP,
Disampaikan Dalam Rangka Silaturahmi Akademik Di STHB, Bandung 12 Juli 2005
Dwidja
Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana,
(Bandung,STHB Press,2005)
Eka Darmaputra, Pancasila Identitas dan Modernitas;Tinjauan
Etis dan Budaya ( PT BPK Gunung
Mulia, Jakarta, 1997)
ELSAM , Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam
Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori
dan Kebijakan Pidana, ( Bandung, Alumni, 1992)
Muladi, Proyeksi Hukum Materiil Indonesia Di Masa
Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar
UNDIP, Semarang,1990
--------------------, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Badan Penerbit
UNDIP, Semarang,1995).
Sholehuddin. M, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar
Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada, 2003
[2] R. Soedarto , Pemidanaan, Pidana dan Tindakan,
( Semarang, FH UNDIP,1987), hlm 21
[3] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori
dan Kebijakan Pidana, ( ( Bandung, Alumni, 1992, hlm 52.
[4] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,
( Jakarta, Pradnya Paramita,1993),hlm 17
[5] Andi Hamzah, ibid, hlm 17,18.
[6] M .Sholehuddin, Sistem
Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide
Dasar Double Track System dan
Implementasinya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 80
[7] Ibid,
hlm 80, 81
[8] M.Sholehuddin, ibid, hlm 82,83
[9] Daniel W. Van Ness, Restorative Justice and International
Human Rights, Restorative Justice : International Perspektive,
Edited by Burt Galaway and Joe Hudson, (
Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland), hlm 24 dalam Pemidanaan,
Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP,ELSAM 2005, Position Paper Advokasi
RUU KUHP Seri 3, hlm 11, 12.
[10]
Allison Morris dan Warren Young, Reforming
Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative
Justice Philosophy to Practice,
edited by Heather Strang and John Braithwaite, ( The Australian National
University, Asghate Publising Ltd, 2000), hlm 14 dalam Pemidanaan, Pidana dan
Tindakan Dalam Rancangan KUHP,ELSAM 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri
3, hlm 12.
[11] Daniel Van Ness, op cit, hlm 23.
[12] Muladi, Kapita
Selekta Sistem Peradilan Pidana,
(Badan Penerbit UNDIP, Semarang,1995), hlm127- 129.
[13] Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedur and Issues, West Publishing Company, New
York 1987, hlm 352, M. Sholehuddin, op
cit, hlm 62, Elsam 2005, Pemidanaan , Pidana…, op cit, hlm 10
[14] Barda Nawawi Arief, Kebijakan
Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar
Nasional “ Menyongsong Berlakuknya KUHP
Nasional ( FH UNUD, Denpasar, 30 April 2005), hlm 5
[16] Markus Wagner,
Corporate Criminal Liability National and
International Responses, Background Paper for the International Society for Reform of Criminal
Law 13 th International Coference Commercial and Financial Fraud : A
Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999, ( Canada, The International
Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy), hlm 9, lihat pula
Prefontaine, Daniel C.,”Effective Criminal Sanctions Against Corporate Entities
– Commentary :Canada,” p.4, Paper presented at the International Colloquium on Criminal Responsibility of Legal and
Collective Entities, 4-6 May 1998.Berlin, Germany.
[17] Muladi ,
op cit, hlm 11