Senin, 24 Maret 2014

STRAF MINIMUM RULES (ATURAN HUKUMAN MINIMAL) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UMUM


STRAF MINIMUM RULES (ATURAN HUKUMAN MINIMAL) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UMUM
oleh
Ayu Dian Ningtias,S.H.M.H.[1]

ABSTRAKSI
Tindak korupsi masih tetap tumbuh subur dinegara yang anti korupsi ini, apalagi jika diteliti secara mendalam ada hal-hal yang sangat menggelitik dan memaksa penulis untuk melakukan analisis secara Yuridis terhadap ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari UU Tipikor, yaitu karena adanya sikap pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR.R.I yang menetapkan sistem Straf Minimum Rules ( aturan hukuman minimal ) tetapi telah memposisikan lamanya Pidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini.
1.      Latar belakang
Pada tahun 1960, peraturan-peraturan mengenai korupsi ini diganti dan disempurnakan lagi dengan diterbitkannya Undang-undang (Prp) 1960, dalam Undang-undang ini ada beberapa Pasal dalam ketentuan lama yang diganti diantaranya Pasal. 40 sampai dengan Pasal 50 diganti dengan Pasal. 17 sampai dengan Pasal. 21 ditambah dengan beberapa Pasal dalam KUHP diantaranya Pasal. Nomor : 24 Tahun415, 416, 417, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP. [2]
Pada pemerintahan Orde Baru, karena didorong oleh desakan aspirasi masyarakat maka Presiden telah mengeluarkan KEPRES No.13 Tahun 1970, tentang Komisi Empat, dan KEPRES No.13 Tahun 1970, tentang pengangkatan Dr.Mohamad Hatta sebagai Penasehat Presiden dalam bidang Pemberantasan Korupsi, dan setelah melalui berbagai proses maka pada tanggal. 29 Maret 1971 Undang-undang (Prp) Tahun 1960 diubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara No.19 Tahun 1971. Pada pemerintahan B.J.Habibi, karena pemerintahannya menganggap Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971 kurang sempurna maka melalui Undang-undang No.31 Tahun 1999, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi diganti lagi, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1999, kemudian ketika Baharuddin Lopa menduduki jabatan Menteri Kehakiman, Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, dirubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, dan masih berlaku hingga kini, ( selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor).
Ada beberapa hal yang merupakan penerapan ketentuan-ketentuan baru diantaranya :
1.                           Adanya beban pembuktian terbalik , tindak Pidana Korupsi yang nilainya kerugian Negaranya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta), rupiah Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan adanya tindak Pidana Korupsi, sedang terhadap tindak pidana korupsi yang nilainya diatas Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah terdakwalah yang membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak Pidana Korupsi ;
2.                           Adanya pemberlakuan Straf minimum khusus, hal ini diberlakukan bagi delik korupsi yang nilainya Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah atau lebih.
3.                           Pengambil alihan beberapa Pasal dari KUHP, menjadi Pasal-pasal delik Korupsi dan mencabut Pasal-pasal tersebut dari KUHP.
Dari sejarah perjalanan panjang pemerintahan di Indonesia tampak bahwa Pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang anti korupsi sehingga dari satu pemerintahan kepemerintahan yang lain, dari satu orde ke orde yang lain tampak upaya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi, namun ternyata, korupsi masih tetap tumbuh subur dinegara yang anti korupsi ini, apalagi jika diteliti secara mendalam ada hal-hal yang sangat menggelitik dan memaksa penulis untuk melakukan analisis secara Yuridis terhadap ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari UU Tipikor, yaitu karena adanya sikap pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR.R.I yang menetapkan sistem Straf Minimum Rules ( aturan hukuman minimal ) tetapi telah memposisikan lamanya Pidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini. Pasal 2 dari UU Tipikor, berbunyi sebagai berikut ;[3]
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 inti dari Pasal 2, UU Tipikor adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Jika kita bandingkan bunyi Pasal 2 tersebut dengan bunyi Pasal 3 yang berbunyi : [4]
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Adalah sangat janggal, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dianut dalam KUHP kita, Yang dimaksudkan janggal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum itu adalah, Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, unsur karena jabatan ini haruslah dijadikan unsur pemberat sesuai dengan prinsip umum yang berlaku pada Hukum Pidana Indonesia dan seharusnya hukumannya lebih berat dari Pasal 2, atau setidak-tidaknya sama beratnya, bandingkan dengan beberapa Pasal dalam KUHP Indonesia yang menurut prinsip umum ancaman hukumannya lebih berat atau sama diantaranya Pasal. 294 ayat 2, KUHP, (Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, Pasal 307, KUHP .[5]
Jika kita bandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tindak Pidana Umum maka seyogianya keadaan si Pelaku ( dader  ) dalam tindak Pidana Korupsi yang demikian ini digolongkan kepada keaadaan yang memberatkan, sedang dalam delik korupsi ini justru sebaliknya dianggap sebagai hal yang meringankan, oleh sebab itu beberapa kalangan praktisi hukum menganggap delik dalam tindak pidana korupsi ini dianggap sebagai delik yang unik.
2.      Permasalahan
Dalam penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu antara pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang menurut penulis sangat unik, dan timbul juga beberapa pertanyaan yang akan dijadikan permasalahan adalah Bagaimana Pemidanaan dalam UU Tipikor ini dikaitkan dengan KUHP ?
3.      Pembahasan
Hukum pidana formil adalah serangkaian aturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana (criminal procedure). Sebagaimana layaknya KUHP maupun perundang-undangan lain yang merupakan hukum pidana materil, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 memerlukan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara ini berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya hukum materil tersebut dipertahankan atau diterapkan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang pada prinsipnya berisi ketentuan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.
Sepanjang menyangkut hukum acara, Pasal 26 UU No. 31 tahun 1999 menentukan hukum acara yang dipakai adalah hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sebagaimana diketahui, sejak tanggal 31 Desember 1981 hukum acara pidana umum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan beberapa ketentuan mengenai hukum acara pidana yang ditentukan lain terdapat pada beberapa Pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 yang antara lain mengatur tentang:
a.      Prioritas Penyelesaian Perkara Korupsi 
Menurut ketentuan dalam Pasal 25 UU No. 31 tahun 1999 proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Prioritas penyelesaian perkara pidana seperti yang diatur dalam ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHAP, kecuali menyangkut hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP dan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk hakim setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara yang bersangkutan (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). 
b.      Perluasan Sumber Alat Bukti Petunjuk
Dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 diatur mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk, yaitu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh melalui informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan serat optik atau sejenisnya dan dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dijabat, dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain atau tidak baik yang tertuang di atas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna. Lebih jauh, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik (termasuk suara hasil penyadapan) merupakan alat bukti hukum yang sah. 
c.       Keleluasaan Penyidik
Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 31 tahun 1999, penyidik dalam perkara korupsi berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1) KUHAP pemeriksaan dan penyitaan surat dan kiriman tersebut hanya dapat dilakukan dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
d.      Maksimalisasi Upaya Pengembalian Kerugian Negar
Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 disebutkan apabila hasil penyidikan tidak memberikan cukup bukti adanya tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata terdapat kerugian negara, maka penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan secara perdata. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Kedua ketentuan tersebut tidak dikenal dalam hukum acara pidana biasa, kecuali dalam Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya masalah penetapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Selain itu menurut Pasal 100 ayat (1) KUHAP jika terjadi penggabungan perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan tersebut dengan sendirinya terjadi dalam pemeriksaan tingkat banding. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999 tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bahkan terhadap tersangka atau terdakwa yang pada saat proses penyidikan atau persidangan meninggal dunia, tetap dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 31 tahun 1999. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 76, 77, dan 78 KUHP, yang menyebabkan tersangka atau terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum adalah ne bis in idem, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, dan tindak pidana yang bersangkutan sudah kadaluarsa.
e.       Kewajiban Memberikan Kesaksian
Pasal 36 UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan mengenai kewajiban memberikan kesaksian termasuk bagi mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. Sedangkan menurut ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1) bagi orang-orang tersebut dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi dalam suatu perkara pidana. 
f.       Pengadilan in absentia
Menurut Pasal 38 UU No. 31 tahun 1999, jika terdakwa dalam perkara korupsi telah dipanggil secara sah tetapi tetap tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (pengadilan in absentia). Sedangkan menurut hukum acara pidana biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pembacaan putusan hakim merupakan suatu keharusan, sehingga dalam Pasal ini juga diatur mulai dari pemanggilan terdakwa secara sah sampai upaya menghadirkan terdakwa secara paksa. 
g.      Pembuktian Terbalik
Selain penuntut umum yang wajib membuktikan dakwaannya, menurut Pasal 38 B ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 terdakwa tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini tidak dikenal dalam proses perkara pidana biasa, kewajiban pembuktian dalam proses perkara pidana biasa sepenuhnya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum. Walaupun sebenarnya sistem pembuktian terbalik ini seringkali mendapatkan kritik, karena undang-undang tindak pidana korupsi seolah-olah menganut “pembuktian terbalik” dimana terdakwa dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, tetapi pada akhirnya tetap kembali pada Penuntut Umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Didalam KUHAP beban pembuktian hanya ada Penuntut Umum.
h. Peran Serta Masyarakat
Dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat antara lain diimplementasikan dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP, hak-hak tersebut merupakan kewenangan penyelidik yang dalam hal ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 KUHAP. Sedangkan peran serta masyarakat, yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP.
DAFTAR BACAAN
 Arif, Barda Nawawi, Masalah penegakkan Hukum & Kebijakkan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Baswir, Rafrisond, Mafia berkeley dan krisis ekonomi Indonesia, Jakarta, Pustaka Indonesia, 2001.

Evi, Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

____________, Kamus Besar BahasaIndonesia, Jakarta, CV.Karya Gemilang,

____________, Kamus Hukum, Jakarta, CV.Karya Gemilang, 2006.

Kertanegara, Sathocid, Hukum Pidana : Himpunan Catatan Kuliah, Jakarta, S.N.,1979.
Prinst, Darwin, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, PT.Citra Aditya Bakti.

Soemitro, Ronny Hanitjio, Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indo, 2004.

Soeroso,R, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Utrecht, E & Djindang, Moh.Saleh, Pengantar Hukum Ilmu administrasi Negara, Jakarta, Ichtar Baru, 1990.

Wiryono, R, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Bandung, Alumni



[1] Dosen Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Lamongan.
[2] R.Soesilo, Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Cetak ulang 1994, (Politeia,Bogor)
[3] Himpunan Peraturan Korupsi Kolusi dan Nepotime,Cet.I,CV.Eko Jaya,Jakarta, 2004, h.41
[4] ibid.
[5] R.Soesilo, Op.Cit 5 Kamus Hukum, Cetakan I, ( CV.Karya Gemilang – Jakarta 2006 )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar