STRAF MINIMUM RULES (ATURAN
HUKUMAN MINIMAL) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UMUM
oleh
ABSTRAKSI
Tindak
korupsi masih tetap tumbuh subur dinegara yang anti korupsi ini, apalagi jika
diteliti secara mendalam ada hal-hal yang sangat menggelitik dan memaksa
penulis untuk melakukan analisis secara Yuridis terhadap ketentuan sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari UU Tipikor, yaitu karena adanya
sikap pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR.R.I yang
menetapkan sistem Straf Minimum Rules (
aturan hukuman minimal ) tetapi telah memposisikan lamanya Pidana dalam kedua
Pasal tersebut berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam
ketentuan-ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini.
1. Latar
belakang
Pada
tahun 1960, peraturan-peraturan mengenai korupsi ini diganti dan disempurnakan
lagi dengan diterbitkannya Undang-undang (Prp) 1960, dalam Undang-undang ini
ada beberapa Pasal dalam ketentuan lama yang diganti diantaranya Pasal. 40
sampai dengan Pasal 50 diganti dengan Pasal. 17 sampai dengan Pasal. 21
ditambah dengan beberapa Pasal dalam KUHP diantaranya Pasal. Nomor : 24
Tahun415, 416, 417, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP. [2]
Pada
pemerintahan Orde Baru, karena didorong oleh desakan aspirasi masyarakat maka
Presiden telah mengeluarkan KEPRES No.13 Tahun 1970, tentang Komisi Empat, dan
KEPRES No.13 Tahun 1970, tentang pengangkatan Dr.Mohamad Hatta sebagai
Penasehat Presiden dalam bidang Pemberantasan Korupsi, dan setelah melalui
berbagai proses maka pada tanggal. 29 Maret 1971 Undang-undang (Prp) Tahun 1960
diubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971, Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara No.19 Tahun 1971. Pada pemerintahan
B.J.Habibi, karena pemerintahannya menganggap Undang-undang Nomor : 3 Tahun
1971 kurang sempurna maka melalui Undang-undang No.31 Tahun 1999, Undang-undang
Tindak Pidana Korupsi diganti lagi, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1999,
kemudian ketika Baharuddin Lopa menduduki jabatan Menteri Kehakiman, Undang-undang
Nomor : 31 Tahun 1999, dirubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, dan
masih berlaku hingga kini, ( selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor).
Ada
beberapa hal yang merupakan penerapan ketentuan-ketentuan baru diantaranya :
1.
Adanya beban pembuktian
terbalik ,
tindak Pidana Korupsi yang nilainya kerugian Negaranya sampai dengan
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta), rupiah Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewajiban
untuk membuktikan adanya tindak Pidana Korupsi, sedang terhadap tindak pidana
korupsi yang nilainya diatas Rp.10.000.000,-(sepuluh juta) rupiah terdakwalah
yang membuktikan bahwa uang tersebut bukan berasal dari tindak Pidana Korupsi ;
2.
Adanya
pemberlakuan Straf minimum khusus, hal
ini diberlakukan bagi delik korupsi yang nilainya Rp.5.000.000,- (lima juta)
rupiah atau lebih.
3.
Pengambil
alihan beberapa Pasal dari KUHP, menjadi Pasal-pasal delik Korupsi dan mencabut
Pasal-pasal tersebut dari KUHP.
Dari
sejarah perjalanan panjang pemerintahan di Indonesia tampak bahwa Pemerintah
Indonesia adalah pemerintahan yang anti korupsi sehingga dari satu pemerintahan
kepemerintahan yang lain, dari satu orde ke orde yang lain tampak upaya untuk
memberantas Tindak Pidana Korupsi, namun ternyata, korupsi masih tetap tumbuh
subur dinegara yang anti korupsi ini, apalagi jika diteliti secara mendalam ada
hal-hal yang sangat menggelitik dan memaksa penulis untuk melakukan analisis
secara Yuridis terhadap ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 dari UU Tipikor, yaitu karena adanya sikap pembuat undang-undang dalam
hal ini Pemerintah dan DPR.R.I yang menetapkan sistem Straf Minimum Rules ( aturan hukuman minimal ) tetapi telah
memposisikan lamanya Pidana dalam kedua Pasal tersebut berbeda dengan
prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan pidana umum
yang sudah berlaku di Indonesia selama ini. Pasal 2 dari UU Tipikor, berbunyi
sebagai berikut ;[3]
“Setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
inti dari Pasal 2, UU Tipikor adalah adanya
larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi
menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu
jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang
lain, atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara maka ia dapat
dipidana, dengan Pidana Penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Jika kita
bandingkan bunyi Pasal 2 tersebut dengan bunyi Pasal 3 yang berbunyi : [4]
“Setiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).”
Adalah
sangat janggal, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum sebagaimana
yang dianut dalam KUHP kita, Yang dimaksudkan janggal dan bertentangan dengan
prinsip-prinsip umum itu adalah, Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan, unsur karena jabatan ini
haruslah dijadikan unsur pemberat sesuai
dengan prinsip umum yang berlaku pada Hukum Pidana Indonesia dan seharusnya
hukumannya lebih berat dari Pasal 2, atau setidak-tidaknya sama beratnya,
bandingkan dengan beberapa Pasal dalam KUHP Indonesia yang menurut prinsip umum
ancaman hukumannya lebih berat atau sama diantaranya Pasal. 294 ayat 2, KUHP,
(Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena
jabatannya adalah bawahannya, Pasal 307, KUHP .[5]
Jika
kita bandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tindak Pidana
Umum maka seyogianya keadaan si Pelaku ( dader ) dalam tindak Pidana Korupsi yang
demikian ini digolongkan kepada keaadaan yang memberatkan, sedang dalam delik
korupsi ini justru sebaliknya dianggap sebagai hal yang meringankan, oleh sebab
itu beberapa kalangan praktisi hukum menganggap delik dalam tindak pidana
korupsi ini dianggap sebagai delik yang unik.
2. Permasalahan
Dalam
penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang akan di bahas oleh penulis,
karena bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Hukum Pidana yang berlaku di
Indonesia yaitu antara pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang menurut penulis sangat
unik, dan timbul juga beberapa pertanyaan yang akan dijadikan permasalahan
adalah Bagaimana Pemidanaan dalam UU Tipikor ini dikaitkan dengan KUHP ?
3. Pembahasan
Hukum pidana formil adalah serangkaian aturan
hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan atau prosedur untuk
menuntut kemuka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana
(criminal procedure). Sebagaimana
layaknya KUHP maupun perundang-undangan lain yang merupakan hukum pidana
materil, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 memerlukan hukum formil
atau hukum acara. Hukum acara ini berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya
hukum materil tersebut dipertahankan atau diterapkan dalam hal terjadi tindak
pidana korupsi yang pada prinsipnya berisi ketentuan tentang penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan.
Sepanjang menyangkut hukum acara, Pasal 26 UU
No. 31 tahun 1999 menentukan hukum acara yang dipakai adalah hukum acara pidana
yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sebagaimana
diketahui, sejak tanggal 31 Desember 1981 hukum acara pidana umum yang berlaku
di Indonesia adalah Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan beberapa ketentuan mengenai hukum acara pidana
yang ditentukan lain terdapat pada beberapa Pasal dalam UU No. 31 tahun 1999
dan UU No. 20 tahun 2001 yang antara lain mengatur tentang:
a. Prioritas Penyelesaian Perkara Korupsi
Menurut ketentuan dalam Pasal 25 UU No. 31
tahun 1999 proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan
dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna
penyelesaian secepatnya. Prioritas penyelesaian perkara pidana seperti yang
diatur dalam ketentuan ini tidak dikenal dalam KUHAP, kecuali menyangkut hak
tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat
diajukan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP
dan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk hakim setelah Pengadilan
Negeri menerima surat pelimpahan perkara yang bersangkutan (Pasal 152 ayat (1)
KUHAP).
b. Perluasan Sumber Alat Bukti Petunjuk
Dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 diatur
mengenai perluasan sumber alat bukti petunjuk, yaitu selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, juga dapat diperoleh melalui informasi
yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan serat
optik atau sejenisnya dan dokumen yang berupa rekaman data yang dapat dijabat,
dibaca, atau didengar dengan bantuan sarana lain atau tidak baik yang tertuang
di atas kertas dan benda fisik lainnya maupun yang terekam secara elektronik
berupa tulisan, suara, gambar, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau
perforasi yang memiliki makna. Lebih jauh, dalam Undang-undang No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi
elektronik (termasuk suara hasil penyadapan) merupakan alat bukti hukum yang
sah.
c. Keleluasaan Penyidik
Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 31
tahun 1999, penyidik dalam perkara korupsi berhak membuka, memeriksa, dan
menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang
dicurigai berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang
diperiksa. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1) KUHAP pemeriksaan dan penyitaan
surat dan kiriman tersebut hanya dapat dilakukan dengan ijin dari Ketua
Pengadilan Negeri setempat.
d.
Maksimalisasi
Upaya Pengembalian Kerugian Negar
Dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999
disebutkan apabila hasil penyidikan tidak memberikan cukup bukti adanya tindak
pidana korupsi sedangkan secara nyata terdapat kerugian negara, maka penyidik
menyerahkan hasil penyidikannya kepada pengacara negara untuk dilakukan gugatan
secara perdata. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan putusan bebas
dalam perkara korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap
keuangan negara. Kedua ketentuan tersebut tidak dikenal dalam hukum acara pidana
biasa, kecuali dalam Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan terdakwa atau penuntut
umum berhak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama
kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang
menyangkut kurang tepatnya masalah penetapan hukum dan putusan pengadilan dalam
acara cepat. Selain itu menurut Pasal 100 ayat (1) KUHAP jika terjadi
penggabungan perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan tersebut
dengan sendirinya terjadi dalam pemeriksaan tingkat banding. Ketentuan dalam
Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999 tersebut tampaknya dimaksudkan
untuk memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana
korupsi bahkan terhadap tersangka atau terdakwa yang pada saat proses
penyidikan atau persidangan meninggal dunia, tetap dapat dilakukan gugatan
perdata terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa tersebut, sebagaimana
diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang No. 31 tahun 1999. Sedangkan menurut
ketentuan Pasal 76, 77, dan 78 KUHP, yang menyebabkan tersangka atau terdakwa
lepas dari segala tuntutan hukum adalah ne bis in idem, tersangka atau terdakwa
meninggal dunia, dan tindak pidana yang bersangkutan sudah kadaluarsa.
e. Kewajiban Memberikan Kesaksian
Pasal 36 UU No. 31 tahun 1999 menyebutkan
mengenai kewajiban memberikan kesaksian termasuk bagi mereka yang menurut
pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia,
kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
Sedangkan menurut ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal 170 ayat (1) bagi
orang-orang tersebut dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi dalam suatu
perkara pidana.
f.
Pengadilan
in absentia
Menurut Pasal 38 UU No. 31 tahun 1999, jika
terdakwa dalam perkara korupsi telah dipanggil secara sah tetapi tetap tidak
hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa
dan diputus tanpa kehadirannya (pengadilan in absentia). Sedangkan menurut
hukum acara pidana biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP,
hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pembacaan putusan hakim merupakan suatu
keharusan, sehingga dalam Pasal ini juga diatur mulai dari pemanggilan terdakwa
secara sah sampai upaya menghadirkan terdakwa secara paksa.
g. Pembuktian Terbalik
Selain penuntut umum yang wajib membuktikan
dakwaannya, menurut Pasal 38 B ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 terdakwa tindak
pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang
belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Sistem
pembuktian terbalik seperti ini tidak dikenal dalam proses perkara pidana
biasa, kewajiban pembuktian dalam proses perkara pidana biasa sepenuhnya
dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum. Walaupun sebenarnya sistem
pembuktian terbalik ini seringkali mendapatkan kritik, karena undang-undang
tindak pidana korupsi seolah-olah menganut “pembuktian terbalik” dimana
terdakwa dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, tetapi pada akhirnya
tetap kembali pada Penuntut Umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa
bersalah. Didalam KUHAP beban pembuktian hanya ada Penuntut Umum.
h. Peran Serta Masyarakat
Dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 31 tahun 1999
diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat
(5) dan Pasal 42 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut maka dibentuk
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat antara lain diimplementasikan
dalam bentuk hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Jika dibandingkan dengan ketentuan
dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP, hak-hak tersebut merupakan kewenangan penyelidik
yang dalam hal ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 4 KUHAP. Sedangkan peran serta masyarakat, yaitu setiap
orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana
berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik
secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP.
DAFTAR
BACAAN
Arif, Barda Nawawi, Masalah
penegakkan Hukum & Kebijakkan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra
Aditya Bakti.
Baswir, Rafrisond, Mafia berkeley dan krisis ekonomi
Indonesia, Jakarta, Pustaka Indonesia, 2001.
Evi, Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar
Grafika, 2005
____________, Kamus Besar BahasaIndonesia, Jakarta,
CV.Karya Gemilang,
____________, Kamus Hukum, Jakarta, CV.Karya Gemilang,
2006.
Kertanegara,
Sathocid, Hukum Pidana : Himpunan Catatan Kuliah, Jakarta, S.N.,1979.
Prinst, Darwin, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta,
PT.Citra Aditya Bakti.
Soemitro, Ronny Hanitjio, Metedologi Penelitian Hukum, Jakarta,
Ghalia Indo, 2004.
Soeroso,R, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, Sinar
Grafika, 2000
Utrecht, E & Djindang, Moh.Saleh, Pengantar Hukum Ilmu
administrasi Negara, Jakarta, Ichtar Baru, 1990.
Wiryono,
R, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Bandung, Alumni
[1] Dosen Fakultas Teknik
Informatika, Universitas Islam Lamongan.
[2] R.Soesilo, Kitab
Undang – undang Hukum Pidana, Cetak ulang 1994, (Politeia,Bogor)
[3] Himpunan Peraturan
Korupsi Kolusi dan Nepotime,Cet.I,CV.Eko Jaya,Jakarta, 2004, h.41
[4] ibid.
[5] R.Soesilo, Op.Cit 5 Kamus
Hukum, Cetakan I, ( CV.Karya Gemilang – Jakarta 2006 )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar