KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU
NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI.
oleh
ABSTRAKSI
Pendayagunaan UU No. 20 Tahun 2001
termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha
yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kajahatan. Di dalamnya
mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan
penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas
merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan
badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari
masyarakat..
I.
Latar
Belakang
Korupsi merupakan sebuah bentuk
kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara, baik kerugian materiel maupun
kerugian immateriel. Penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi terdiri
atas faktor internal dan eksternal. Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang
Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dari Pasal
yang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum
(Rechtstaat), dan bukan berdasarkan
kekuasaaan belaka (Macshstaat). Ini
berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,
dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.
Perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi
dapat didefinisikan dari rumusan tindak pidana yang diatur didalam UU RI No. 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan
Undang-undang Tipikor). Dilihat dari pola penempatan norma dan sanksinya, maka
rumusan tindak pidana korupsi di dalam undang-undang ini memuat secara
bersama-sama dalam satu pasal yang diuraikan oleh unsur-unsur perbuatan yang
dilarang serta sanksi pidana.
Pola perumusan dalam undang-undang ini, ditandai dengan
adanya ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus. Selain itu
dalam tindak pidana yang secara substansif dianggap berat, ancaman pidana
pokoknya bersifat komulatif antara pidana penjara dengan pidana denda.
Sementara itu di dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan,
ancaman pidananya bersifat alternatif [2].
Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga
kita. Korupsi di Indonesia telah ada sejak sebelum maupun sesudah kemerdekaan,
baik di era Orde Lama maupun era Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era
Reformasi sampai dengan saat ini. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang
Tipikor dikatakan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.[3]
Dampak adanya Tindak Pidana Korupsi itu sendiri menyebabkan
terhambatnya proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu
peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu
ketidakberdayaan di hadapan hukum dalam arti dari segi finansial, jabatan
ataupun kedekatan dengan para pejabat ditambah minimnya komitmen dari elit
pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak pidana korupsi masih tumbuh
subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum
datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari
rakyat.[4]
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak
pidana korupsi, namun hasil yang dicapai pada kenyataannya masih jauh dari yang
diharapkan. Namun disadari, upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah
membalikkan telapak tangan, bahkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
tersebut telah dilakukan jauh dari sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia.
Adanya 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara
tahun 1960 sampai dengan tahun 1998 membuktikan pemerintah dan negara tidak
tinggal diam dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan
tersebut antara lain :
1.
Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.[5]
Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut
diatas, negara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan peraturan
berupa TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini memberikan amanat kepada
penyelenggara negara terkait khususnya pada penegak hukum baik itu Polisi,
Jaksa maupun Hakim sebagai instrument dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi.
Setelah dikeluarkannya TAP MPR tersebut, lahirlah
undang-undang dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih dipakai
sampai dengan saat ini, yaitu :
1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi; dan
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[6]
Masalah korupsi ini sangat berbahaya
karena dapat menghancurkan jaringan sosial yang secara tidak langsung
memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron
seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi,
alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin
penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah
korupsi.
II.
Rumusan
Masalah
Dengan
mengacu pada uraian pendahuluan di atas, maka selanjutnya akan dirumuskan
beberapa hal yang dijadikan sebagai permasalahan. Adapun hal-hal tersebut
adalah:
- Bagaimana peraturan hukum
positif Indonesia mengatur tentang tindak pidana korupsi dilihat dari
pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidananya?
- Apa saja langlah-langkah
strategis kebijakan kriminal dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001?
III.
Pembahasan
A.
Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana dan Penjatuhan Pidana
dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Pengertian tindak pidana korupsi
telah jelas diatur dalam 13 pasal dalamUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150). Salah satu diantara
pengertian tersebut adalah Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah
sebagai berikut.
Pasal 2
(1)
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).
Selain Pasal 2, berdasarkan 13 pasal
dalam UU di atas , terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi, yang dari
rumusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi menjadi 7 kelompok, yaitu Kerugian
Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan
Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (conflick of interest),
serta Gratifikasi.
Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban
pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu:
- Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Pegawai Negeri adalah meliputi :
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Kepegawaian;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana;
- orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan
negara atau daerah;
- orang yang menerima gaji atau upah dari suatu
korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk
korporasi.
Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.
20 tahun 2001 ditentukan ancaman
pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman
pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan pula pidana
penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa
uang pengganti kerugian negara. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus,
dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutannya,
juga hakim dalam penjatuhan pidana. Ini berarti mencegah atau
mengurangi ketidak-adilan dalam penetapan tuntutan pidana dan besar
kemungkinan terjadi disparitas pidana. Ancaman pidana minimum khusus
ini tidak dikenal dalam induk dari ketentuan hukum pidana (dalam
KUHP), namun direncanakan dianut dalam konsep KUHP yang
akan datang. Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna
menghindari disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara
hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengaruh
prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan
meresahkan masyarakat. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang
membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan
perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada : citizenship
of victim, the act threatens specific national
interest, citizenship of the propetraion.
Penjatuhan Pidana Pada Perkara
Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan
undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis
penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana
korupsi adalah sebagai berikut.
Terhadap Orang yang melakukan Tindak
Pidana Korupsi :
a.
Pidana Mati
Dapat dipidana mati karena kepada
setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu
(pasal 2 ayat (2)).
b.
Pidana Penjara
1)
Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara. (Pasal
2 ayat 1)
2)
Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3)
Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta)
bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan
secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam
perkara korupsi. (Pasal 21)
4)
Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal
35, dan pasal 36.
c.
Pidana Tambahan
1) Perampasan barang bergerak yang
berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik
terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut.
2) Pembayaran uang pengganti yang
jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi.
3) Penutupan seluruh atau sebagian
perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Terhadap Tindak Pidana yang
dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi :
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan
adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga).
Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 undang-undang 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
1)
Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas
nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2)
Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama.
B.
Langkah Strategis Kebijakan Kriminal menurut UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagai Upaya Penanggulangan Korupsi
Pendayagunaan UU No. 20 Tahun 2001
termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha
yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kajahatan. Di dalamnya
mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan
kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan
keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan
resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
Istilah kebijakan kriminal diterjemahkan dari istilah criminal policy (bahasa
Inggris). Istilah tersebut merupakan persamaan dari istilah politiek
criminal (Bahasa Belanda). G. Peter Hoefnagels
menjelaskan, bahwa (a) criminal policy is the science of science
responses; (b) criminal policy is thescience of crime prevention; (c) criminal
policy is a designating human behavior as crime; (d) criminal policy is a
rational total of the responses to crime. Kebijakan kriminal adalah
ilmu pengetahuan yang memberi tanggapan. Kebijakan tersebut merupakan ilmu
pengetahuan dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal juga merupakan
penjelmaan dari ilmu pengetahuan dan bersifat terapan. Berdasarkan pendapat
Hoefnagels, dapat diketahui bahwa penerapan hukum pidana untuk menangulangi
kejahatan meliputi ruang lingkup berikut.
- Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu
pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam
arti luas (meliputi kehakiman, ilmu kejiwaan, ilmu sosial), dan
pemidanaan.
- Psikiatri dan psikologi forensik.
- Forensik kerja sosial.
- Kejahatan, pelaksanaan pemidanaan dan kebijakan
statistik.
Diatur mengenai sistem pembuktian terbalik yang
bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk
membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan wajib
memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri
atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga
mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap
membuktikan dakwaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B UU No.
31 Tahun 19999 jo UU No. 20 tahun 2001. Sistem pembuktian seperti
itu merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa
yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, jadi bukan terdakwa yang
membuktikannya. Akan tetapi UU Korupsi menentukan terdakwa berhak
melakukannya. Apabila ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak
terbukti, tetap saja penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Inilah yang
disebut sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian terbalik
diberlakukan pada tindak pidana berkaitan dengan gratifikasi
dan tuntutan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil
korupsi. Tidak kalah pentingnya, hal baru yang berupa perluasan tempat
berlakunya UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 (Pasal 16), jadi memuat
ketentuan yuridiksi ke luar batas teritorial (extra-territorial).
Ini mempunyai relevansi dengan perkembangan tindak pidana yang bersifat
transnasional dan global, khususnya terjadi pula pada tindak pidana korupsi.
Dengan undang-undang tersebut berarti memperkuat daya-jangkaunya
jika dihadapkan pada pelaku yang berada d luar batas teritorial.
Pendayagunaan sanksi hukum pidana
untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU
No. 20 tahun 2001 yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka
penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan
kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang
bukan merupakan tindak pidana sembarangan
(dari sudut pelakunya, modus-operandinya) sering dikategorikan sebagai White
Collar crime. Oleh karena itu, upaya dengan sarana lainnya
secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Sehubungan dengan ini, Barda
Nawawi Arief4 menyarankan dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu
ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik
kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan
kejahatan dengan penal dan non-penal.
Dari penulisan makalah ini, dapat
ditarik beberapa kesimpulan yang diambil adalah berdasar pembahasan
permasalahan disertai dengan uraian penjelasannya, yaitu :
- Kebijakan kriminal secara garis besar dapat
dikelompokkan menjadi 2 :
- kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana
hukum pidana (penal policy); dan
- kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar
hukum pidana (nonpenal policy).
Kedua sarana (penal dan nonpenal)
tersebut di atas merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat
dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha
penanggulangan kejahatan di masyarakat.
- Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi
kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU 31 Tahun 1999
jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, memperhatikan
beberapa langkah strategis yang dimulai dari substansi hukum, struktur
hukumnya dan pemberdayaan masyarakat atau disebut budaya hukum dalam
rangka mencegah tindak pidana korupsi yang kian marak di negeri ini.
IV.
Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan penulisan makalah
ini adalah Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi tidak dapat
dilepaskan dari penghapusan rezim KKN, pencegahan sentralisasi
kekuasaan, dan penguatan penegakan hukum. Sehingga, alangkah lebih
baik jika semua lapisan masyarakat betul-betul membantu upaya pemberantasan
korupsi. Aparat penegak hukum bekerja dengan baik, sedang masyarakat ikut
mendukung segala upaya demi melaksanakan Undang-Undang yang telah dibentuk agar
terciptanya negara demokrasi yang bebas korupsi.
DAFTAR
BACAAN
Djaja,
Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
2010.
Hamzah, Andi, Asas Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
------------------,
Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi
Revisi), Ghalia Indonesia, Jakarta,1985.
------------------,Pengantar Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi,
Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.
Harahap,
M.Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan
Penerapan KUHAP Pembahasan Sidang Pengadilan Banding ,Kasasi , dan Peninjauan
Kembali, Sinar Grafika, Jakarta,2009.
Marpaung, Leden
. Proses Penanganan Perkara Pidana (
Bagian Kedua Di Kejaksaan dan Pengadilan
Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi ), Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
[2] Andi Hamzah. Pemberantasan
Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta, Jasa Grafindo Persada. 2005 h. 119.
[3]Konsiderans Menimbang
Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.
[4]Amin Rahayu, Sejarah Korupsi di Indonesia, Kencana,
Jakarta ,2005. h.74
[5] Arief Wahyudi Hertanto, Arief Nurul Wicakso, Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya
Pemberantasan dan Penegakan Hukum.
Pelita , Jakarta ,2007, h. 23.
[6]Ibid.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar