Senin, 24 Maret 2014

SANKSI PIDANA DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN


SANKSI PIDANA DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI FILSAFAT PEMIDANAAN
Oleh
Ayu Dian Ningtias,S.H.M.H.[1]

ABSTRAKSI
Masalah pidana dan pemidanaan di dalam sejarah umat manusia selalu mengalami perubahan, yang dilakukan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan perumusan sanksi (pidana) di beberapa negara terutama di Eropa Barat sudah lebih maju bila dibandingkan jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam rangka mengejar ketinggalan hukum pidana dari perkembangan teknologi canggih, maka terjadi perubahan hukum pidana terutama sistem stelsel sanksinya dengan pesatnya.

I. Pendahuluan
            Masalah pidana merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam pelajaran hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach).[2]  Sedangkan di dalam Sistem Peradilan  Pidana (Crimminal Justice System) , pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.[3] Ada negara yang melakukan revisi total KUHP-nya seperti Jerman, Austria 1975), RRC (1980). Ada pula yang terus-menerus menyisipkan dan mencabut pasal-pasal tertentu,  seperti Belanda, yang hampir setiap tahun melakukan perubahan KUHP. Indonesia termasuk negara yang sangat lamban melakukan perubahan KUHP. Sebagai bahan pembanding Jerman melakukan perubahan sangat luas yang mereka sebut revisi yang pada hakikatnya merupakan penyusunan KUHP Baru pada tahun 1975 dengan Undang-undang Reform KUHP yang ke 13 (13 Juni 1975) KUHP Baru ini pun berkali-kali direvisi dalam kurun waktu sangat pendek.[4]
            Reform ke 14 ( 22 April 1976), Reform ke 15 (18 Mei 1976), Undang-undang 2 Juli 1976, Undang-undang Kejahatan Ekonomi 29 Juli 1976, Reform ke 16 (16 Juli 1979), Reform ke 17 (21 Desember 1979), Reform ke 18 ( 28 Maret 1980), Reform ke 19 ( 7 Agustus 1981), Reform ke 20 (8 Desember 1981). Sesudah itu beberapa lagi undang-undang dikeluarkan sebelum reform ke 21 ( 13 Juni 1985), Reform ke 22 (18 Juli 1985), lalu ada lagi Amandemen KUHP 18 Juli 1985, disusul Reform ke 23 ( 4 April 1986), Undang-undang Kejahatan Ekonomi Kedua 15 Mei 1986 dan Undang-undang  Anti  Terorisme 19 Desember 1986. Kalau kita melihat perkembangan pembaharuan ( Reform ) dan Undang-undang Jerman yang dikeluarkan dalam kurun waktu 11 tahun ( 1975-1986 ), adalah upaya untuk mengejar ketinggalan Hukum Pidananya. [5]
             2. Rumusan Permasalahan
            Atas dasar perkembangan sanksi pidana tersebut di atas, pertanyaan yang sekarang ini timbul berkaitan dengan masalah pidana dan pemidanaan, khususnya di kalangan ahli hukum pidana, hukum pelaksanaan pidana dan kriminolog, adalah bukan suatu pertanyaan yang dimulai dengan ”apa ?”, “mengapa?,”  dan bagaimana seharusnya ?, tetapi juga pertanyaan  yang menyangkut persoalan filsafat yaitu apa  yang menjadi hakikat dari pidana dan pemidanaan. Termasuk di dalamnya tentang stelsel sanksi , yang merupakan salah satu tiang pokok dalam  membicarakan hukum pidana.
3.      Analisa
            Apabila dikaji lebih dalam filsafat pemidanaan bersemayam ide-ide  dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman  tentang hakikat  pemidanaan sebagai tanggungjawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana  dan otoritas publik  kepada Negara  berdasarkan atas  hukum  untuk melakukan pemidanaan. Sedangkan teori pemidanaan  berada dalam proses keilmuan  yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi Negara, masyarakat dan subjek hukum terpidana. [6]  Menurut M. Sholehuddin, filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi, yaitu :
            Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman , kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan.
            Kedua, fungsi teori , dalam hal ini sebagai meta teori. Maksudnya, filsafat pemidanaan  berfungsi sebagai teori  yang mendasari dan melatar belakangi  setiap teori pemidanaan.
            Bedasarkan ke dua fungsi di atas  dalam proses implementasinya , penetapan sanksi pidana dan tindakan  merupakan aktivitas  program legislasi dan/atau yudikasi untuk menormatifkan jenis dan bentuk  sanksi ( pemidanaan) sebagai landasan keabsahan penegakan hukum melalui penerapan  sanksi. [7]
            Persoalan sanksi dalam hukum pidana  berkaiatan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan . Akan tetapi bagaimana sesungguhnya keterkaitan antara filsafat dan pemidanaan ? Secara katagorial muncul dua pendekatan  yang tampak bertentangan dari pikiran filsafat di satu pihak, dan pikiran hukum di pihak lain. Pada satu sisi, para filosuf memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Sedangkan pada sisi lain, para ahli  hukum dan ahli penology mengkonsentrasikan diri pada persoalan apakah pemidanaan iru berhasil, efisien, mencegah atau merehabilitasi. Persoalan efisiensi yang menjadi perhatian ahli hukum dan penology, hanya dapat dijawab dari sudut tujuan yang menjadi perhatian ahli filsafat. Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu pendirian sikap terhadap bidang moral berkenaan dengan  keadilan dan ketidakadilan dalam pemidanaan individu tertentu atas perbuatan tertentu dan dengan cara tertentu. Dengan demikian , argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam berbagai aliran filsafat, niscaya dapat digunakan oleh para ahli hukum dan penology sebagai hipotetis riset empiris tentang pemidanaan, serta bermanfaat dalam penetapan suatu sanksi ( hukum Pidana). [8] Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan ( retributive justice ) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan ( restorative Justice ), dan KUHP menganut filsafat keadilan lebih condong kepada retributive justice.
            Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk untuk mengembalikan unsur control, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komuniyas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama . komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama . Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini . Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.[9]
Di samping itu juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control.[10]
            Karakteristik Restorative Justice Theory menurut Van  Nes :[11]
a.      Crime is primarily  conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves;only secondary is it lawbreaking;
b.      The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.
c.        The Criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by goverment to the exclusion of others.
            Karakteristik Restorative Justice menurut Muladi, [12]dapat dikemukakan cirinya :
  1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
  2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
  3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
  4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
  5. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganb-hubungan hak,dinilai atas dasar hasil.
  6. Kejahatan diakui sebagai konflik.
  7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
  8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses retoratif.
  9. Menggalakkan bantuan timbal balik.
  10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
  11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
  12. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
  13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.
  14.  Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
  15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.
  16. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
  17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan ( bandingkan dengan  retiributive justice, perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (free will) dan determinisme sosial  psikologis di dalam kausa kejahatan).

Di samping  keadilan tersebut  di atas dikenal juga model keadilan , sebagai justuifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (just desert model) yang didasarkan  pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya , sanksi  yang tepat akan mencegah para criminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.[13]
            Berkaitan dengan masalah tersebut di atas secara lebih umum , khususnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana (termasuk di dalamnya tentang  masalah pidana dan pemidanaan termasuk jenis pidana) dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP Baru, tidak dapat dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem  hukum nasional  yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar  (basic ideas ) Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai/ide/paradigma : a. moral religius (ketuhanan), b. kemanusiaan (humanistik),c. kebangsaan. d. demokrasi, dan e. keadilan sosial.[14] Di samping itu perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio kultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan upaya pembaharuan hukum pidana ( KUHP) nasional, perlu dilakukann pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada di masyarakat (nilai-nilai religius maupun nilai-nilai budaya/adat).[15]
Jenis-jenis sanksi pidana yang dikemukakan dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional ,    pada dasarnya lebih berorientasi pada “offender”,   walaupun terdapat beberapa jenis pidana yang berorientasi pada korban seperti pidana pengawasan ,   pidana kerja sosial.    Walaupun terdapat pidana pembayaran ganti kerugian,   yang sebenarnya salah satu jenis pidana yang berorientasi pada korban  (“victim oriented”) , tetapi sangat disayangkan tidak disebutkan secara tegas dapat dikenakan terhadap korporasi.Walaupun sebenarnya pidana berupa pembayaran ganti kerugian , dapat dikenakan terhadap korporasi  (lihat Pasal 96 ayat  (1) Konsep Rancangan KUHP), akan tetapi apabila kita periksa ayat selanjutnya dari Pasal 96 yaitu ayat  (2),  yang berbunyi :
“ Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda “.
            Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 96  Konsep Rancangan KUHP Nasional , ditujukan terhadap orang dan bukan untuk korporasi. Hal ini disebabkan, apabila kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan , maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Ketentuan ini hanya dapat dikenakan terhadap subjek tindak pidana berupa orang.
            Begitu pula jenis pidana pokok berupa pidana pengawasan ,   ternyata juga tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.    Seharusnya  pidana tersebut dapat dikenakan terhadap korporasi dengan istilah “corporate probation”,    yang berlaku untuk korporasi dengan disertai syarat antara lain membayar ganti kerugian terhadap korban.      Ide  “corporate probation”   ini sebenarnya   identik    dengan   pidana   bersyarat/    pengawasan   (“ suspended sentence probation”)  untuk orang biasa.  Hal tersebut sesuai dengan pendapat  Markus Wagner yang menyatakan “the probation order for a corporate entity is similar to the probation order for individuals.”[16] Jadi ide “corporate probation” tersebut merupakan konsekuensi logis dari perluasan subjek tindak pidana,    dari “orang” ke “korporasi” .   Alasan pidana pengawasan tidak dapat dikenakan pada korporasi, sebagaimana diatur dalamKonsep Rancangan  KUHP Nasional, dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76, apabila ditelaah lebih lanjut , merupakan jenis pidana yang ditujukan kepada orang dan bukan terhadap korporasi. Alasan secara  yuridis dapat dilihat pada Pasal 74 Konsep Rancangan KUHP Nasional, yang berbunyi :
“ Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7  (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan”.
            Ketentuan yang berbunyi :  ……. “diancam dengan pidana penjara” , menunjukkan bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap subjek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi, sebab pidana penjara hanya dapat dikenakan terhadap orang/ manusia. Untuk mendukung atau memperkuat bahwa pidana pengawasan ditujukan terhadap orang, dapat dilihat pada Pasal 75 ayat  (1) cONSEP Rancangan KUHP Nasional , yang berbunyi :
“Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya”.
            Ketentuan yang berbunyi: ….”mengingat keadaan pribadi”…..,  hal ini menunjukkan bahwa  yang mempunyai keadaan pribadi adalah orang perorangan. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 75 ayat   (3)  khususnya sub c ,yang mengatur tentang salah satu syarat penjatuhan pidana pengawasan yaitu “ terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.” Dengan adanya ketentuan yang berbunyi ….”tanpa mengurangi kemerdekan beragama dan kemerdekaan berpolitik”, hal ini menunjukkan secara tegas bahwa ketentuan tersebut hanya ditujukan terhadap orang dan bukan korporasi, karena korporasi tidak memiliki hak berupa kemerdekaan beragama dan berpolitik, dan yang memiliki hak tersebut adalah orang perorangan, atau subjek hukum  manusia.
            Jenis sanksi lainnya dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional yang sebetulnya dapat dikenakan terhadap korporasi, akan tetapi tidak ditujukan kepada korporasi, adalah jenis pidana pokok berupa pidana kerja sosial. Konsep Rancangan KUHP 2004 ,   ternyata  tidak membedakan pengaturan jenis sanksi pidana antara jenis sanksi yang ditujukan terhadap orang dan korporasi. Artinya model jenis sanksi pidana yang ditujukan terhadap orang dan korporasi disatukan pengaturan dalam satu paket jenis-jenis pidana. Menurut penulis kondisi semacam ini dapat disebut sebagai salah satu model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi. Model yang lainnya,  adalah perlunya pembedaan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi. Jenis pidana berupa pidana kerja sosial yang diatur dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional, ditujukan terhadap orang dan tidak ditujukan kepada korporasi, walaupun secara teoritis dapat dikenakan terhadap korporasi.
4.      Penutup
            Semua sanksi (Pidana) tersebut bagaimanapun sebaiknya perumusan tetap di dalam penjatuhan sanksi (Pidana) harus mengacu kepada Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan. Tujuan Pemidanaan sebagaimana dimuat di dalam RKUHP Baru, perumusannya cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan Integratif Pancasila sebagai faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik, pandangan tersebut dapat menjiwai secara filosofis  dalam filsafat pemidanaan. Pemilihan keadilan dalam merumuskan jenis pidana merupakan  penal policy .Keseluruhan teori Pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (general and special prevention), pandangan perlindungan masyarakat (social defence theory), teori kemanfaatan (utilitarian theory), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori rasionalisasi sudah tercakup di dalamnya [17]. Kelemahan perumusan selalu ada khususnya dalam merumuskan jenis sanksi pidana untuk korporasi, maka hendaknya perlu dilakukan reformulasi ulang agar dapat dirumuskan dengan lebih baik, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya tidak akan mendapatkan hambatan.
            Kita berharap mudah-mudahan Konsep RKUHP menjadi Undang-undang dan ini merupakan dambaan kita semua dalam rangka menyongsong hukum pidana yang lebih mempunyai sifat kemanusiaan dan keadilan
DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, ( Jakarta, Pradnya Paramita,1993)

 Barda Nawawi Arief,  Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional “ Menyongsong  Berlakuknya KUHP Nasional ( FH UNUD, Denpasar, 30 April 2005)

----------------------, Ide-Ide Dasar (Pokok Pemikiran) Perubahan/Pembaharuan KUHP, Disampaikan Dalam Rangka Silaturahmi Akademik Di STHB, Bandung 12 Juli 2005

Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung,STHB Press,2005)

Eka Darmaputra, Pancasila Identitas dan Modernitas;Tinjauan Etis  dan Budaya ( PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997)

ELSAM , Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3


Muladi dan Barda Nawawi  Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, ( Bandung, Alumni, 1992)

Muladi, Proyeksi Hukum Materiil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan  Guru Besar UNDIP, Semarang,1990

--------------------, Kapita Selekta  Sistem Peradilan Pidana, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang,1995).

Sholehuddin. M, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar  Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003



[1] Dosen Fakultas Teknik Informatika, Universitas Islam Lamongan.
[2]  R. Soedarto , Pemidanaan, Pidana dan Tindakan,  ( Semarang, FH UNDIP,1987), hlm 21
[3]   Muladi dan Barda Nawawi  Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, ( ( Bandung, Alumni, 1992, hlm 52.
[4] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, ( Jakarta, Pradnya Paramita,1993),hlm 17
[5] Andi Hamzah, ibid, hlm 17,18.
[6] M .Sholehuddin,  Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar  Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 80
[7] Ibid, hlm 80, 81
[8] M.Sholehuddin, ibid, hlm 82,83
[9] Daniel W. Van Ness, Restorative Justice and International  Human Rights, Restorative Justice : International Perspektive, Edited by Burt Galaway  and Joe Hudson, ( Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland), hlm 24 dalam Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP,ELSAM 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, hlm 11, 12.
[10]  Allison Morris dan Warren Young, Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice, dalam Restorative Justice Philosophy  to Practice, edited by Heather Strang and John Braithwaite, ( The Australian National University, Asghate Publising Ltd, 2000), hlm 14 dalam Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP,ELSAM 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, hlm  12.
[11] Daniel Van Ness, op cit, hlm 23.
[12] Muladi, Kapita Selekta  Sistem Peradilan Pidana, (Badan Penerbit UNDIP, Semarang,1995), hlm127- 129.
[13] Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedur and Issues, West Publishing Company, New York 1987, hlm 352, M. Sholehuddin, op cit, hlm 62,  Elsam 2005,  Pemidanaan , Pidana…, op cit, hlm 10
[14] Barda Nawawi Arief,  Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dan Santet Dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional “ Menyongsong  Berlakuknya KUHP Nasional ( FH UNUD, Denpasar, 30 April 2005), hlm 5
[15] Ibid, hlm 8
[16] Markus Wagner, Corporate Criminal Liability National and International Responses, Background Paper for the  International Society for Reform of Criminal Law 13 th International Coference Commercial and Financial Fraud : A Comparative Perspective, Malta, 8-12 July 1999, ( Canada, The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy), hlm 9, lihat pula Prefontaine, Daniel C.,”Effective Criminal Sanctions Against Corporate Entities – Commentary :Canada,” p.4, Paper presented at the International Colloquium on Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, 4-6 May 1998.Berlin, Germany.
[17] Muladi , op cit, hlm 11

Tidak ada komentar:

Posting Komentar