Oleh
1.
LATAR BELAKANG
Keberadaan
UUD 1945 yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah
mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada
hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain sebagai upaya memulai “kontrak
sosial” baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan
bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan
konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara
yang otoritarian menuju kearah sistem yang demokratis dengan relasi lembaga
negara yang seimbang. Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi suatu
agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat
menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa.
Realitas
yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam
setiap elemen masyarakat untuk mengamandemen UUD 1945. Bagaimana cara
mewujudkan komitmen itu dan siapa yang berwenang melakukannya serta dalam
situasi seperti apa perubahan itu terjadi, menjadikan suatu bagian yang menarik
dan terpenting dari proses perubahan konstitusi itu. Karena dari sini akan
dapat terlihat apakah hasil dicapai telah merepresentasikan kehendak warga
masyarakat, dan apakah telah menentukan bagi pembentukan wajah Indonesia
kedepan. Wajah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai
keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan kemanusiaan.
Dengan
melihat kembali dari hasil-hasil perubahan itu, kita akan dapat dinilai apakah
rumusan-rumusan perubahan yang dihasilkan memang dapat dikatakan lebih baik dan
sempurna. Dalam artian, sampai sejauh mana rumusan perubahan itu telah
mencerminkan kehendak bersama. Perubahan yang menjadi kerangka dasar dan sangat
berarti bagi perubahan-perubahan selanjutnya. Sebab dapat dikatakan konstitusi
menjadi monumen sukses atas keberhasilan sebuah perubahan.
2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan
latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah-masalah
yang akan dibahas pada penulisan kali ini. Masalah yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
1.
Apakah
pengertian negara itu?
2.
Apakah
pengertian konstitusi itu?
3.
Bagaimanakah
hubungan antara negara dan konstitusi?
3.
PEMBAHASAN
A.
PENGERTIAN NEGARA
Istilah Negara àStaat (Belanda/ Jerman) àState (Inggris)
à
nagara atau nagari ( bahasa
Sansekerta )
Negara
adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan
yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain
sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti
rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.
Menurut beberapa
Ahli :
- George Gelinek
Negara adalah
organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berkediaman dalam wilayah
tertentu.
- Kranenburg
Negara adalah
suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa
sendiri.
- Roger F Soultau
Negara adalah
alat (agency) atau wewenang atau authority yang mengatur atau
mengendalikan persoalan bersama atas nama nasyarakat.
- Aristoteles
Negara adalah
perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat
berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama.
B.
UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA
Ada
beberapa syarat minimal yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai
negara. Syarat tersebut berlaku secara umum dan merupakan unsur yang penting. syarat-syarat
tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu ;
a.
unsur
konstitutif
adalah
unsur yang mutlak harus ada pada saat negara didirikan. Unsur konstitutif ini
meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.
b.
unsur
deklaratif
adalah unsur yang tidak mutlak ada
pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenui
setelah negara berdiri. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain.
Rakyat adalah semua orang yang menjadi
penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. Leacock
mengatakan bahwa, “Negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang
mendiami bumi ini.”. Hal ini menimbulkan pertanyaan, berapakah jumlah penduduk
untuk membentuk sebuah negara? Plato mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah
negara, wilayah tersebut membutuhkan minimal 5040 penduduk.
Rakyat terdiri dari penduduk dan bukan
penduduk.
1.
Penduduk adalah
semua orang yang bertujuan menetap dalam wilayah suatu negara tertentu untuk
jangka waktu yang lama.
2.
Bukan Penduduk
adalah orang yang mereka yang berada di dalam suatu wilayah Negara hanya
untuk sementara waktu (tidak menetap)
Penduduk suatu negara dapat dibedakan
menjadi warga negara dan bukan warga negara.
-
Warga negara adalah mereka yang menurut hukum menjadi warga dari suatu negara,
-
Bukan warga negara adalah orang asing atau disebut juga warna negara asing
(WNA).
Merupakan landasan material atau
landasan fisik Negara. Secara umum dapat dibedakan menjadi :
1.
Wilayah Daratan
Batas wilayah suatu negaradengan
Negara lain di darat , dapat berupa :
-
Batas Alamiah
-
Batas Buatan
-
Batas Secara geografis
2. Wilayah Lautan
Negara yang tidak memiliki lautan
disebut land locked. Sedangkan Negara yang memiliki wilayah lautan dengan
pulau-pulau disebut archipelagic state.
Untuk menentukan batas wilayah lautan
tidak semudah menetapkan batas wilayah daratan sebab batas wilayah lautan lebih
banyak permasalahannya dan bermacam-macam peraturannya. Dalam hukum
internasional belum terbentuk adanya keseragaman ketentuan mengenai lebar laut
teritorial setiap negara dan kebanyakan negara menentukan sendiri-sendiri batas
laut teritorialnya, ada yang 3 mil (Indonesia sebelum Deklarasi Juanda), 12 mil
(seperti Saudi Arabia, RRC, Chile, dsb), 200 mil(El Savador), dan 600 mil
(Brazilia)
Dewasa ini, yang dijadikan dasar hukum
masalah wilayah kelautan suatu Negara adalah Hasil Konferensi Hukum laut
nternasional III tahun 1982 di Montigo Bay (Jamaika) yang diselenggarakan oleh
PBB, yaitu UNCLOS (United Nations Conference on The Law of the Sea).
Batas Lautan :
1.
Batas Laut
Teritorial 12 mil dari bibir pantai ketika air surut
2.
Batas Zona
Bersebelahan 12 mil dari laut teritorial/24 mil dari bibir pantai
3.
Batas Zona
Ekonomi Ekslusif 200 mil dari pantai
4.
Batas Landas
Kontinen (LK) Pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969, telah
mengeluarkan Deklarasi tentang “ Landas Kontinen” dengan
kebiasaan praktik Negara dan dibenarkan pula oleh Hukum Internasional bahwa
suatu Negara pantai mempunyai penguasaan dan yurisdiksi yang ekslusif atau
kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah di dalamnya di
landas kontinen. Contoh hasil perjanjian landasa kontinen :
- Perjanjian RI – Malaysia tetang
Penetapan garis Batas Landas Kontinen Kedua Negara (di Selat Malaka dan Laut
Cina Selatan) ditandatangani 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 November 1969.
- Perjanjian RI – Thailand tentang
Landas Kontinen Selat Malaka Bagian Utara dan Laut Andaman,ditandatangani17
Desember 1971 dan mulai berlaku 7 April 1972.
- Persetujuan RI – Australia tentang
Penetapan Atas Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di daerah Laut Timor dan laut
Arafuru sebagai tambahan pada persetujuan tanggal 18 Mei 1971, dan berlaku
mulai 9 Oktober 1972.
e. Landas Benua
Landas benua lebih dari 200 Mil boleh
menggandakan Eksplorasi-Eksploitasi asal bagi keuntungan dengan masyarakat
International
3. Wilayah Udara
Pasal 1 Konvensi Paris 1919 :
Negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan
eksploitasidii wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan
penerbangan. Konvensi Chicago 1944 (Pasal 1) : Setiap Negara mempunyai
kedaulatan yang utuh dan ekslusif di ruang udara di atas wilayahnya UU RI No.
20 tahun 1982, batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk orbit geo-
stationer adalah setinggi35.671km.
4. Daerah Ekstrateritorial
Wilayah suatu Negara yang berada di
luar wilayah Negara itu. Menurut Hukum Internasional, yang mengacu pada hasil
Reglemen dalam Kongres Wina(1815) dan Kongres Aachen (1818), “ perwakilan
diplomatik suatu Negara di Negara lain merupakan daerah ekstrateritorial”
.Daerah Ekstrateritorial , mencakup :
(1) Daerah perwakilan
diplomatik suatu Negara
(2) Kapal yang berlayar di
bawah bendera suatu Negara
Unsur konstitutif yang ketiga dari
negara ialah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah adalah pemegang dan penentu
kebijakan yang berkaitan dengan pembelaan negara. Pemerintah yang berdaulat
mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar. Kekuasaan ke dalam berarti bahwa
kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara
itu. Kekuasaan ke luar berarti bahwa kekuasaan pemerintahan itu dihormati dan
diakui oleh negara-negara lain. Masalah kedaulatan merupakan masalah yang
sangat penting dalam suatu negara, karena kedaulatan merupakan sesuatu yang
membedakan antara negara yang satu dengan yang lain. Kedaulatan artinya
kekuasaan tertinggi. Di negara diktaktor, kedaulatan didasarkan atas kekuatan.
Di negara-negara demokrasi kedaulatan didasarkan atas persetujuan
Pengakuan dari negara lain bukanlah
merupakan unsur pembentuk negara, tetapi sifatnya hanya menerangkan saja
tentang adanya negara. Dengan kata lain pengakuan dari negara lain hanya
bersifat deklaratif saja. pengakuan dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de
jure:
a. Pengakuan secara de facto
Diberikan jika suatu Negara baru
sudah memenuhi unsur konstitutif dan juga telah menunjukkan diri sebagai
pemerintahan yang stabil. Pengakuan de facto adalah pengakuan tentang kenyataan
(fakta) adanya suatu Negara.
·
Pengakuan
de facto bersifat sementara
Pengakuan yang diberikan oleh suatu
Negara melihat bertahan tidaknya Negara tersebut di masa depan. Jika Negara
baru tersebut kemudian jatuh atau hancur, Negara itu akan menarik kembali
pengakuannya.
·
Pengakuan de
facto bersifat tetap
Pengakuan dari Negara lain terhadap
suatu Negara hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang ekonomi dan perdagangan
(konsul). Sedangkan dalam hubungan untuk tingkat Duta belum dapat dilaksanakan.
b. Pengakuan secara de jure
Pengakuan secara de jure adalah
pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala
konsekuensinya.
·
Pengakuan de jure
bersifat tetap
Pengakuan dari Negara lain berlaku
untuk selama-lamanya setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan
Negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang cukup lama.
·
Pengakuan de jure
secara penuh
Terjadinya hubungan antara
Negara yang mengakui dan diakui meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan
diplomatik. Negara yang mengakui berhak menempatkan Konsuler atau
Kedutaan.
C.
SIFAT NEGARA
1.
Sifat
memaksa:
agar
peratura perundang-undangan di taati dan dengan demikian penertiban dalam
masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat
memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara
lega.
2.
Sifat
Monopoli :
Negara
mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam
rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau aliran
politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap
bertentang dengan tujuan masyarkat.
3.
Sifat
mencakup semua (all encompassing, all
embracing).
Semua
peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali
D.
FUNGSI NEGARA
Fungsi-Fungsi Negara :
1.
Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
Negara yang sukses dan maju adalah negara yang
bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial
kemasyarakatan.
2.
Melaksanakan ketertiban
Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang
kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh
oleh masyarakat.
3.
Pertahanan dan keamanan
Negara harus bisa memberi rasa aman serta
menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun
dari luar.
4.
Menegakkan keadilan
Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan
sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.
E.
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Menurut Penjelasan UUD 1945 ,
Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berdasarkan Pancasila dan bukan
berdasarkan atas kekuasaan sifat. Sifat Negara hukum hanya dapat ditunjukkan
jika alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada
aturan-aturan yang ditentukan lebih dulu oleh alat-alat yang dikuasai untuk
mengadakan aturan-aturan itu.
Ciri-ciri suatu Negara hukum :
1.
Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang menandung persamaan
dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2.
Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan
lain dan tidak memihak.
3.
Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya
dapat dipahami dan dilaksanakan secara aman dalam melaksanakannya.
Sifat hukum yang berdasarkan
Pancasila, hukum memberikan pengayom agar cita-cita luhur bangsa Indonesia
tercapai dan terpelihara. Dalam era reformasi ini, bangsa Indonesia benar-benar
akan mengembalikan peranan hokum, aparat penegak hokum bersama seluruh sistem
peraturan perundang-undangan akan dikembalikan pada dasar-dasar Negara hukum
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hasil amandemen 2002 yang mengemban
amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
F.
PENGERTIAN KONSTITUSI
Konstitusi
berasal dari istilah bahasa Prancis “constituer” yang artinya membentuk.
Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan
Negara. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai
berikut :
1) segala
ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan;
2)
undang-undang dasar suatu Negara.
Pengertian
konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pengertian undang-undang
dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.
Undang-undang
dasar ialah hukum dasar yang tertulis , sedang disamping Undang-Undang Dasar
tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan
dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara,
meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi
Terdapat
beberapa defenisi konstitusi dari para ahli, yaitu :
a)
Herman
heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga :
1.
Konstitusi
dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik
di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
2.
Konstitusi
merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya
dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah
mengandung pengertian yuridis.
3.
Konstitusi
yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku
dalam suatu Negara.
b) K.C.Wheare mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan system
ketatanegaraan dari suatu Negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk,
mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara”.
Di
Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional
undang-undang dasar mempunyai khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah
sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena.
Hak-hak warga Negara akan lebih dilindungi.
G.
TUJUAN KOSNTITUSI
Tujuan konstitusi
yaitu:
1.
Membatasi
kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa
membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan
bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela Dan bisa merugikan rakyat banyak.
2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa
berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam
hal melaksanakan haknya.
3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa
adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
H.
FUNGSI KONSTITUSI
Selain
itu, konstitusi Negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak daasar warga
Negara. Konstitusi Negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
1)
Fungsi
penentu atau pembatas kekuasaan Negara
2)
Fungsi
pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara.
3)
Fungsi
pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga Negara.
4)
Fungsi
pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan
penyelnggaraan kekuasaan Negara.
5)
Fungsi
penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi
adalah rakyat) kepada organ Negara.
6)
Fungsi
simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan
identitas dan keagungan kebangsaan (identitu of nation) serta sebagai center of
ceremony.
7)
Fungsi
sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit
yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi.
8)
Fungsi
sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.
Pada dasarnya fungsi konstitusi adalah mengantarkan cita-cita
manusia dalam hidup bernegara.
I.
NILAI
KONSTITUSI
a.
Nilai normatif
Yakni suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka
konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata
berlaku dalam masyarakat.
b.
Nilai nominal
Yakni suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidak sempurnaan itu disebabkan
pasal – pasal tertentu tidak berlaku / tidak seluruh pasal – pasal yang
terdapat dalam UUD itu berlaku bagi seluruh wilayah negara.
c.
Nilai semantik
Yakni suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja.
Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat
untuk melaksanakan kekuasaan politik.
J.
JENIS
KONSTITUSI
Konstitusi
dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut :
a. Konstitusi tertulis (dokumentary constiutution
/ writen constitution) adalah aturan – aturan pokok dasar negara , bangunan
negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur
perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.
b. Konstitusi tidak tertulis / konvensi
(nondokumentary constitution) adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang
sering timbul.
K.
KONSTITUSI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UUD 1945
SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam
hal ini adalah konstitusi tertulis, Konstitusi
Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali
disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah
mufakat, Pidato kenegaraan
Presiden Republik indonesia setiap
tanggal 16 Agustus dalam sidang DPR, Pidato Presiden sebagai keterangan Pemerintah tentang RAPBN setiap tahunnya. Merupakan
konstitusi tidak tertulis dalam negara republik Indonesia.
L.
HUBUNGAN
NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Berhubungan
sangat erat, konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara.
Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam
pasal-pasal oleh UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam
Pembukaan UUD 45 tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada
dasarnya juga melaksanakan dasar negara.
4.
KESIMPULAN
Berdasarkan
uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.
Negara
merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia
yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan
mengakui adanaya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan
sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
2.
Konstitusi
diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) yang
menopang berdirinya suatu negara.
3.
Antara
negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena melaksanakan
konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.
DAFTAR
PUSTAKA
Kaelan, Achmad Zubaidi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan.
Yogyakarta: Paradigma.
Bedjo, Zainul Akhyar. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education). Banjarmasin:
Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
WP Harsoyo, dkk. 1982. Pendidikan Moral Pancasila. Solo: Tiga
Serangkai.
Sukonto Bambang Priyo. 2009. Panduan Belajar Pendidikan
Keawrganegaraan. Yogyakarta: Primagama.